Jakarta (ANTARA) - Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) diyakini akan menjadi salah satu pusat rantai barang dunia (global value chain) pada 2030, demikian salah satu isi seminar bertajuk The Importance of ASEAN Centrality, yang diadakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Kamis.

"Terkait dengan transisi kawasan strategis pada 2020-2030 atau 10 tahun dari sekarang, ASEAN akan sepenuhnya jadi salah satu basis rantai pasok barang dunia," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Siswo Pramono, saat menyampaikan paparan saat sesi seminar virtual.

Ia menjelaskan prediksi itu didasari oleh sejumlah catatan, salah satunya, tren pemindahan tempat usaha atau relokasi sejumlah pabrik asal Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang dari China ke negara-negara ASEAN. Bahkan, beberapa perusahaan China juga memindahkan usahanya dari negaranya ke Asia Tenggara.

Baca juga: Jose: RCEP mungkin dibahas dalam pertemuan India, ASEAN di New Delhi
Baca juga: Negosiasi berbasis teks telah disepakati 15 negara anggota RCEP

"Kami memiliki bukti pelaku usaha dunia merespon ASEAN dengan positif, salah satunya terlihat dari rencana relokasi industri dari China, itu jadi contoh konkret para pengusaha saat ini berpindah dari China ke ASEAN. Pertanyaannya, apakah perusahaan itu akan memindahkan usahanya ke ASEAN jika mereka tidak mendapatkan jaminan (ASEAN) akan menjamin kebebasan, netralitas, dan keamanan, yang mereka lihat, konsistensi untuk tetap netral," terang Siswo.

Siswo menerangkan sikap netral yang jadi prinsip utama ASEAN kemungkinan jadi salah satu pertimbangan para pelaku usaha memindahkan usahanya ke Asia Tenggara, khususnya jika dikaitkan dengan dampak perang dagang AS dan China.

Di samping tren relokasi usaha, Siswo juga mengamati total nilai perdagangan antara AS dan Asia, Uni Eropa (EU) dan Asia, lebih tinggi daripada AS dan Eropa.

"Total nilai dagang antara AS dan Uni Eropa mencapai 1,1 triliun dolar AS (sekitar Rp15,89 kuadriliun), sementara Uni Eropa dan Asia mencapai 1,6 triliun dolar AS (sekitar Rp23,24 kuadriliun), lebih besar dari total nilai dagang Uni Eropa dengan AS. Negara-negara di Amerika Utara dengan Asia juga 1,4 triliun dolar AS (sekitar Rp20,34 kuadriliun)," terang Siswo.

"Asia menjadi destinasi usaha penting bagi para pelaku usaha asal AS dan Eropa. Menurut saya, angka-angka ini penting," terang dia.

Oleh karena itu, menurut Siswo, perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) harus segera dituntaskan pada akhir 2020 demi memastikan tujuan ASEAN sebagai salah satu pusat global value chain pada 2030 terwujud.

"RCEP harus segera dituntaskan pada akhir tahun ini, itu juga pentingnya negara-negara di Asia Timur harus tetap terbuka dan inklusif," tambah dia.

Perundingan RCEP pertama kali diluncurkan pada November 2012 saat Temu Puncak ASEAN di Kamboja. Perundingan berbasis teks telah disepakati oleh negara-negara anggota RCEP, kecuali India, saat Temu Puncak Asia Timur (EAS) di Bangkok, Thailand, pada November 2019.

Perundingan RCEP diikuti oleh 16 negara, yaitu 10 anggota ASEAN dan enam mitra pasar bebas ASEAN, yaitu Australia, China, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan India. Namun, India pada November 2019 memutuskan untuk keluar dari RCEP karena menilai kerja sama itu tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Akan tetapi, Indonesia menganggap India tetap masuk dalam perundingan dan menilai negosiasi RCEP masih diikuti oleh 16 negara.

Baca juga: Menko Airlangga: ASEAN sepakat untuk selesaikan perundingan RCEP
Baca juga: Menlu Jepang tegaskan upaya menarik India ke dalam RCEP