Jakarta, (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, pihaknya memilih "diam" menyikapi perkembangan kasus aliran dana Bank Century yang diduga melibatkan sejumlah pejabat negara belakangan ini.

"TNI tidak berwenang mengelola stabilitas sosial politik, TNI berwenang mengelola stabilitas pertahanan keamanan. Jadi, kami lebih baik diam, tidak bersikap," katanya, di Jakarta, Rabu, usai menerima kepulangan 1.136 prajurit TNI yang baru selesai melaksanakan misi perdamaian PBB di Lebanon.

Ia menegaskan, masalah dan aliran dana Bank Century merupakan masalah politik dan hukum yang berada di luar kewenangan TNI sebagai alat pertahanan negara. "Jadi, sebaiknya saya tidak berkomentar," ujar Djoko.

Kasus aliran dana Bank Century yang diduga melibatkan sejumlah pejabat negara, telah menimbulkan beragam protes dalam bentuk unjukrasa oleh beberapa elemen masyarakat di berbagai wilayah.

Berbagai aksi unjukrasa bahkan kerap ditambah karikatur Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dituduh sebagai salah satu pejabat yang turut meloloskan dana talangan bagi Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Desakan berbagai elemen masyarakat agar persoalan Century dituntaskan, berujung pada keputusan rapat paripurna parlemen untuk mengeluarkan hak angket kasus Century, yang akan diawali dengan pembentukan panitia khusus DPR terkait kasus Century.

Sebelumnya, telah terbentuk Tim Sembilan yang terdiri atas beberapa anggota DPR yang berinisiatif adanya hak angket DPR soal Century. Tim Sembilan bahkan telah melakukan sejumlah kunjungan ke beberapa tokoh politik untuk meminta dukungan, penuntasan kasus Century.

"Kunjungan kami ke beberapa tokoh politik, bukan dimaksudkan untuk mempolitisir atau memperkeruh situasi, namun sekadar meminta dukungan agar keadilan dan penegakan hukum benar-benar diterapkan," kata salah satu anggota Tim Sembilan Andi Rahmat.(*)