Padang (ANTARA News) - Kegiatan penyuluhan "traumatic healing" (penyembuhan trauma) terhadap korban bencana gempa dan tanah longsor tetap dilanjutkan bagi masyarakat Sumatera Barat (Sumbar), meski masa tanggap darurat bencana tersebut telah berakhir.

Traumatic healing tetap dilakukan terutama bagi kalangan pelajar, orang tua dan guru, kata Ketua Harian Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, Marlis Rahman di Padang, Selasa.

Menurut dia, tetap dilanjutkannya kegiatan tersebut karena dinilai penting untuk terus memulihkan kondisi para pelajar dan guru, khususnya dalam aktifitas dunia pendidikan di Sumbar pascagempa 7,9 SR dan tanah longsor yang terjadi 30 September 2009.

Ia menyebutkan, sebelumnya selama dua bulan pascabencana, Pemprov Sumbar menurunkan lebih dari 100 orang relawan yang bertugas melakukan penyuluhan "traumatic healing" bagi korban gempa, termasuk para pelajar.

Para relawan itu berasa dari sejumlah lembaga sosial dan LSM yang melakukan bantuan pada masa tanggap darurat di daerah-daerah terkena gempa dan tanah longsor tersebut.

"Traumatic healing" itu diutamakan untuk menghilangkan trauma bagi pelajar agar kembali ke sekolah dan orang tua murid agar tidak lagi takut melepas anak-anaknya kembali ke sekolah untuk melanjutkan pendidikannya, tambahnya.

Ia menyebutkan, dalam melanjutkan kegiatan "traumatic healing" Pemprov Sumbar juga akan terus bekerja lembaga-lembaga sosial dan LSM yang bergerak dalam mitigasi bencana serta pemerintah daerah lebih bertindak sebagai koordinatif.

Terkait biaya untuk kelanjutan kegiatan tersebut berasal dari lembaga-lembaga sosial dan LSM bantuan yang memberikan bantuan bagi Sumbar.

Gempa diikuti tanah longsor yang melanda Sumbar akhir September 2009 menyebabkan 1.195 orang meninggal dunia, terdiri dari 983 orang ditemukan jasadnya dan teridentifikasi serta 212 orang hilang tidak ditemukan jasadnya.

Sedangkan total kerugian materiil akibat bencana itu ditaksir mencapai Rp21,58 triliun, dengan kerugian terbesar akibat kerusakan perumahan milik masyarakat yang mencapai 74 persen dari total kerugian, kata Marlis yang juga Wakil Gubernur Sumbar.

Menurut dia, kerugian tersebut berdasarkan hasil verifikasi final yang menyebutkan sebanyak 249.833 unit rumah milik masyarakat rusak akibat gempa dan tanah longsor.

Kategori kerusakan terdiri dari 114.797 unit rusak berat atau roboh rata dengan tanah, 67.198 unit rusak sedang dan 67.838 unit rusak ringan.

Kerugian terbesar kedua karena kerusakan pada komponen bidang ekonomi produktif mencapai 11 persen, lalu komponen sosial tujuh persen dan komponen infrastruktur liam persen.

Kerusakan lainnya yang menimbulkan kerugian adalah pada komponen lintas sektor terutama pada kantor pemerintahan yang mencapai kerugian tiga persen dari total Rp21,58 triliun tersebut, tambahnya.

"Sedangkan kerugian berdasarkan kepemilikan aset yang rusak, diketahui 89 persen adalah milik swasta dan masyarakat serta 11 persen milik pemerintah," katanya.(*)