Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengutamakan pelaksanaan program utama yang strategis bagi nelayan dan petani.

"KKP dan Kementan perlu juga memaksimalkan pemberian bantuan kepada nelayan dan petani, hingga ke nelayan dan petani kecil dan tidak membebani mereka dengan birokrasi dan prosedur yang rumit dalam pemberian bantuan tersebut," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia juga meminta pemerintah pusat, khususnya KKP bersama pemerintah daerah (Pemda) dapat meringankan beban dan mempermudah operasional nelayan, seperti pemberian izin melaut dan pemberian BBM bersubsidi agar kapal mereka dapat beroperasional dengan lancar.

Ia menilai Kementan dapat membantu mengembangkan koperasi petani agar dapat berfungsi maksimal sebagai lembaga sosial ekonomi untuk konsolidasi petani perseorangan dalam melakukan pemasaran hasil tani, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani.

"Kementan juga dapat meningkatkan daya petani dalam rantai pasok komoditas pangan dan pertanian dari hulu ke hilir," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah dalam hal ini KKP agar dapat memastikan data nelayan melalui kepemilikan kartu nelayan Kusuka, dapat tepat sasaran dan menjangkau seluruh nelayan di Tanah Air.
Baca juga: Kepala BKP identifikasi tantangan ketahanan pangan saat pandemi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menginginkan pemerintah dapat fokus dalam memperkuat sektor pertanian khususnya dalam produksi pangan terutama guna menghadapi potensi dampak dari pandemi COVID-19.

"Mayoritas penduduk Indonesia pendapatannya bertumpu pada sektor pertanian dan sumber daya alam, karenanya dibutuhkan perhatian khusus ke sektor ini," kata Muhaimin.

Menurut dia, diperlukan reorientasi ekonomi baru di mana salah satunya adalah memperkuat sektor pertanian karena hal tersebut dinilai sebagai solusi dalam menghadapi krisis.

Apalagi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan bahwa sebanyak 75 persen desa di berbagai wilayah di Tanah Air dapat dikategorikan sebagai desa pertanian.

Ia juga mengingatkan, fokus di dalam sektor pertanian juga selaras dengan perwujudan Indonesia sebagai kekuatan pangan di dunia.

"Bangsa Indonesia harus berdaulat pangan, kita tidak boleh menggantungkan nasib pangan 260 jutaan rakyat Indonesia dari luar karena itu sangat berbahaya jika terjadi krisis," tegasnya.

Baca juga: Anggota DPR soroti pola ekspor-impor buah sayur
Baca juga: Pakar dorong pendekatan SDGs jadi platform ketahanan air dan pangan
Baca juga: Datangi Mentan, Teten dukung diversifikasi pangan lewat warung sembako