Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menyarankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli Pesawat Tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia ketimbang Thypoon Eurofighter dari Austria.

Sebab, menurut Willy, sistem perawatan, peralatan, suku cadang, dan kebutuhan untuk Sukhoi sudah disiapkan mengingat Indonesia sudah punya pesawat Sukhoi sebelumnya.

"Sistem perawatan, peralatan, suku cadang dan kebutuhan Sukhoi sudah disiapkan, kenapa justru beli yang berbeda lagi. Kalau beli yang berbeda, maka belanja lainnya untuk perbaikan, perawatan, suku cadang dan lainnya pun akan beda," ujar Willy kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (28/7).

Willy menilai dampak membeli pesawat Thypoon Eurofighter juga akan berkenaan dengan APBN nantinya. Karena itu, ia meminta Prabowo mempertimbangkan juga hal itu.

"Lebih baik beli dari model yang sama saja," saran Willy.

Politisi NasDem itu juga menyarankan Prabowo melihat kasus kickback dari konsorsium pembuat Eurofighter kepada politisi Austria.

"Austria menggugat konsorsium karena praktik tidak sehat ini. Jangan sampai masalah di Internalnya belum selesai lalu Pak Prabowo mau negosiasi," kata Willy.

Jangan sampai, belum selesai masalah di tingkat internal Austria itu, justru masalahnya pindah ke Indonesia.

"Kehormatan Pak Prabowo dan Indonesia dipertaruhkan dalam negosiasi Eurofighter dengan Austria," kata Willy.

Belanja alutsista semacam pesawat tempur bukan lah seperti belanja rutin lainnya.

Willy menjelaskan bahwa belanja alat utama sistem senjata (alutsista) itu harus merupakan pembelian strategis yang mengikuti kebijakan umum pertahanan.

"Problemnya, kebijakan umum pertahanan itu belum selesai dibuat. Ini adalah belanja strategis karenanya harus sangat hati-hati, disesuaikan dengan doktrin pertahanan dan politik luar negeri Indonesia. Tidak bisa cuma dengan alasan peremajaan atau alasan pembinaan trimatra," kata Willy.

Baca juga: Jokowi: Stop belanja alutsista berorientasi proyek

Baca juga: Menhan Prabowo "sisir" belanja alutsista berorentasi proyek

Baca juga: DPR nilai bagus, Kemenhan diminta prioritaskan belanja dalam negeri