Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong Pemerintah dan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri.

"Kita mendukung gerakan 'Bangga Buatan Indonesia' atau membeli produk-produk dalam negeri. Melalui gerakan ini akan menimbulkan 'multiple effect'," ujar Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Cak Imin mengatakan hal tersebut dapat mengatasi mengatasi lesunya permintaan pasar, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

"UMKM bisa produksi, rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akhirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro," ujar dia lagi.
Baca juga: Mendag ajak Setiap Kamis Selalu Optimis dengan pakai produk Indonesia


Selain dukungan dengan cara membeli produk buatan dalam negeri, Cak Imin juga mendorong Pemerintah melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM, dengan membuat kebijakan untuk pemasaran produk-produk yang mereka produksi.

"Pasar-pasar dapat difungsikan kembali dengan protokol COVID-19 yang ketat, sehingga aktivitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar," ujar Cak Imin pula.

Ia mengatakan Pemerintah memang telah menggelontorkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional bagi koperasi dan UMKM sebesar Rp123 triliun yang dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat, dan program pemulihan ekonomi lainnya.

Namun, menurut dia, hal tersebut tidaklah cukup.

Dia menyatakan dibutuhkan langkah yang komprehensif dan kebijakan yang tepat untuk dapat memanfaatkan dana yang cukup besar, sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi.

“Pemerintah diharapkan membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM," kata dia lagi.

Selain menyarankan untuk membuka pasar-pasar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, Cak Imin juga mendorong dilakukannya konsolidasi data UMKM.

Menurut dia, dengan adanya bank data UMKM, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya, akan membuat bantuan yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran, sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: "Kaos Ngapak" wujud kebanggaan terhadap produk dalam negeri


Hal lain yang juga tidak kalah penting, kata dia, adalah memanfaatkan peluang dan potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM.

"Pendampingan terhadap UMKM sehingga punya kemampuan 'bankable', sekaligus memanfaatkan sistem online. Saat ini baru 8 juta, atau 12,5 persen, dari total 64 juta UMKM yang masuk ke 'market place'," ujar Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat itu lagi.

Pendampingan terhadap UMKM, lanjut Cak Imin, meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikasi produk, penyediaan jasa logistik termasuk gudang dan pengiriman, serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja.

Pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergi program-program pemerintah lainnya, seperti BLT dan BLT Dana Desa, sehingga konsumsi rumah tangga bisa meningkat.
Baca juga: Perlu revolusi mental agar warga bangga dengan produk dalam negeri