Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyampaikan tiga catatan yang harus dilakukan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di masa pendemi COVID-19.

Catatan pertama, menurut dia, pemerintah perlu mempercepat bergulirnya dana yang ada di pusat dan daerah untuk masyarakat.

"Saat ini dana yang bergulir masih di bawah 30 persen padahal sudah setengah tahun. Seharusnya dana yang bergulir sudah 60 persen," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Catatan kedua adalah adanya penanganan tersendiri untuk sektor usaha kecil dan menengah seiring dengan pemberian stimulus oleh pemerintah hingga Rp30 triliun kepada perbankan.

Baca juga: BKF: UMKM ajukan penjaminan kredit capai Rp31 triliun

"Dana itu oleh perbankan sudah dilipatgandakan dan direalisasikan namun diakui belum cukup. Masih banyak keluhan dari bank-bank bahwa usaha kecil dan menengah perlu untuk lebih mendapat perhatian tersendiri," ujarnya.

Fadel yang juga merupakan anggota DPD RI asal Gorontalo itu menambahkan, catatan ketiga adalah, saat ini Indonesia menghadapi masa yang rancu dan tidak tahu bagaimana mengakhirinya.

Menurut dia, masyarakat takut beraktivitas atau mengadakan kegiatan karena adanya wabah COVID-19 dan ketika masyarakat tidak beraktivitas maka itu membuat pemasukan dalam perekonomian menjadi tidak ada.

"Hotel kosong, restoran kosong, dan pusat-pusat jasa lainnya juga kosong," ujarnya.

Baca juga: Presiden undang pekerja informal ke Istana Bogor untuk diberi modal

Ia memastikan pandemi COVID-19 yang melanda dunia berdampak pada berbagai sektor terutama pada kesehatan dan ekonomi.

Fadel mengatakan penanganan kedua sektor itu sedang menjadi fokus utama mengingat keduanya sangat penting bagi masyarakat dalam situasi saat ini.

Penyampaian tiga catatan itu diungkapkan Fadel dalam Focus Group Discussion (FGD) Kebangsaan dengan tema "Upaya Bersama Menjaga Likuiditas Perbankan Untuk Menumbuhkan Kembali Perekonomian Nasional.

Ikut hadir dalam pertemuan itu anggota MPR dari Kelompok DPD Fahira Idris, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, pengamat ekonomi, pengamat perbankan, serta perwakilan dari berbagai bank.

Baca juga: MPR: Perlu langkah berani atasi pandemi COVID-19

Baca juga: MPR: Tingkat kepercayaan meningkat bukti respon positif publik