Menko Polhukam: COVID-19 bisa jangkiti siapa saja tanpa pandang kasta
24 Juli 2020 15:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berdialog dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat berkunjung di Ambon sejak Kamis (23/7). (Foto: ANTARA/Jimmy Ayal)
Ambon (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini termasuk Indonesia, bisa menjangkiti siapa saja tanpa memandang kasta atau status sosial.
"COVID-19 ini tidak pandang kasta, siapa saja diserang. Jadi jangan anggap remeh atau enteng," kata Mahfud MD di Ambon, Jumat.
Mahfud juga menyatakan bahwa dirinya baru mendapatkan kabar bahwa beberapa sahabatnya dilaporkan juga terkena COVID-19.
Baca juga: Mahfud MD: COVID-19 tak boleh jadi penghambat bangkitnya ekonomi
Kunci terhindar dari pandemi tersebut, menurutnya, yakni disiplin dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, yakni menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun atau cairan pencuci tangan serta menjaga jarak.
"Ini protokol standar yang wajib ditaati setiap warga negara agar terhindar dari penyebaran atau penularan virus ini," katanya.
Dia mengakui kebijakan percepatan penanganan COVID-19 yang terus berubah mengikuti aturan Badan Kesehatan Dunia WHO, kadang berdampak menimbulkan kontroversi atau pertentangan di berbagai kalangan.
Baca juga: Menkopolhukam dijadwalkan tinjau penanganan COVID-19 NTB
"Jangankan Indonesia, negara paling maju sekalipun juga kewalahan mengatasi pandemi ini, dan kebijakannya berubah-ubah mengikuti keputusan WHO," katanya.
Pertentangan juga terjadi di kalangan kaum beragama, di mana sebagian meyakini orang yang taat beragama tidak akan terinfeksi.
"Banyak umat yang taat beragama juga terpapar sehingga masjid dan gereja ditutup sementara. Jadi penyebaran COVID-19 tidak mengenal strata sosial," katanya.
Mahfud menegaskan pandemi tersebut adalah fakta yang hidup di tengah masyarakat, di samping pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial harus dibangun dan terus berjalan.
Baca juga: Mahfud MD tegaskan pemerintah pusat serius perhatikan Jawa Timur
"Kita tidak bisa melawan COVID-19 jika ekonomi dibiarkan mati. Makanya diputuskan kebijakan adaptasi kebiasaan baru sehingga semua dapat hidup tapi aman dari virus ini. Kuncinya hanya disiplin dengan protokol kesehatan," tegasnya.
Dia menambahkan taat serta disiplin dengan protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah juga merupakan bagian dari ibadah menurut ajaran agama masing-masing.
"Kalau pemerintah menerapkan protokol kesehatannya begitu, anda harus ikut. Itu juga bagian dari beribadah dan terhindar dari penularan," katanya.
Baca juga: Pimpin rapat, Mahfud pastikan penanggulangan COVID-19 berjalan baik
Menko Polhukam juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Maluku dalam menangani pandemi tersebut, karena angka kesembuhannya mencapai 62,3 persen atau 622 orang dari jumlah kasus positif terjangkit sebanyak 978 orang.
Tingkat kesembuhan di Maluku lebih tinggi dibanding secara nasional yang mencapai 53,9 persen, sedangkan angka kematian di Maluku hanya dua persen atau 20 orang atau lebih rendah dari angka secara nasional yakni 4,8 persen.
"Saya mengapresiasi tinggi Pemprov Maluku dalam menangani pandemi ini, karena di daerah lain angka kasusnya masih terus bertambah. Keberhasilan ini harus dicontoh dan ditingkatkan," katanya.
Baca juga: Mahfud MD tegaskan kesungguhan pemerintah tangani COVID-19
"COVID-19 ini tidak pandang kasta, siapa saja diserang. Jadi jangan anggap remeh atau enteng," kata Mahfud MD di Ambon, Jumat.
Mahfud juga menyatakan bahwa dirinya baru mendapatkan kabar bahwa beberapa sahabatnya dilaporkan juga terkena COVID-19.
Baca juga: Mahfud MD: COVID-19 tak boleh jadi penghambat bangkitnya ekonomi
Kunci terhindar dari pandemi tersebut, menurutnya, yakni disiplin dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, yakni menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun atau cairan pencuci tangan serta menjaga jarak.
"Ini protokol standar yang wajib ditaati setiap warga negara agar terhindar dari penyebaran atau penularan virus ini," katanya.
Dia mengakui kebijakan percepatan penanganan COVID-19 yang terus berubah mengikuti aturan Badan Kesehatan Dunia WHO, kadang berdampak menimbulkan kontroversi atau pertentangan di berbagai kalangan.
Baca juga: Menkopolhukam dijadwalkan tinjau penanganan COVID-19 NTB
"Jangankan Indonesia, negara paling maju sekalipun juga kewalahan mengatasi pandemi ini, dan kebijakannya berubah-ubah mengikuti keputusan WHO," katanya.
Pertentangan juga terjadi di kalangan kaum beragama, di mana sebagian meyakini orang yang taat beragama tidak akan terinfeksi.
"Banyak umat yang taat beragama juga terpapar sehingga masjid dan gereja ditutup sementara. Jadi penyebaran COVID-19 tidak mengenal strata sosial," katanya.
Mahfud menegaskan pandemi tersebut adalah fakta yang hidup di tengah masyarakat, di samping pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial harus dibangun dan terus berjalan.
Baca juga: Mahfud MD tegaskan pemerintah pusat serius perhatikan Jawa Timur
"Kita tidak bisa melawan COVID-19 jika ekonomi dibiarkan mati. Makanya diputuskan kebijakan adaptasi kebiasaan baru sehingga semua dapat hidup tapi aman dari virus ini. Kuncinya hanya disiplin dengan protokol kesehatan," tegasnya.
Dia menambahkan taat serta disiplin dengan protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah juga merupakan bagian dari ibadah menurut ajaran agama masing-masing.
"Kalau pemerintah menerapkan protokol kesehatannya begitu, anda harus ikut. Itu juga bagian dari beribadah dan terhindar dari penularan," katanya.
Baca juga: Pimpin rapat, Mahfud pastikan penanggulangan COVID-19 berjalan baik
Menko Polhukam juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Maluku dalam menangani pandemi tersebut, karena angka kesembuhannya mencapai 62,3 persen atau 622 orang dari jumlah kasus positif terjangkit sebanyak 978 orang.
Tingkat kesembuhan di Maluku lebih tinggi dibanding secara nasional yang mencapai 53,9 persen, sedangkan angka kematian di Maluku hanya dua persen atau 20 orang atau lebih rendah dari angka secara nasional yakni 4,8 persen.
"Saya mengapresiasi tinggi Pemprov Maluku dalam menangani pandemi ini, karena di daerah lain angka kasusnya masih terus bertambah. Keberhasilan ini harus dicontoh dan ditingkatkan," katanya.
Baca juga: Mahfud MD tegaskan kesungguhan pemerintah tangani COVID-19
Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
Tags: