Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengakui bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membicarakan hak angket Century dalam pertemuan dengan menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II asal partai politik.

"Ya, termasuk angket juga disinggung. Arah perkembangannya dan bagaimana teman-teman melihat angket itu," ujar Tifatul sebelum rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Pada Rabu sore (18/11), Presiden Yudhoyono mengumpulkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II asal partai politik di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan.

Tampak hadir dalam pertemuan itu Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Setelah itu menyusul Menteri Sosial Salim Assegaf Al Jufri, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perumahan Rakyat Suharsa Monoarfa, Menteri Agama Surya Dharma Ali, dan Menteri Pemuda Olah Raga Andi Mallarangeng.

Menteri bukan asal parpol yang menghadiri pertemuan itu hanya Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Tifatul menuturkan pada pertemuan Rabu sore hingga menjelang malam itu, Presiden menyampaikan keinginannya bahwa masalah Bank Century sebaiknya menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena DPR pun telah meminta BPK untuk mengaudit pengucuran dana talangan kepada Bank Century.

"Supaya lurus saja begitu, karena semua juga mengusulkan begitu bahwa tunggu Audit BPK. Bukan hanya Presiden, kita juga melihat semua, karena permintaan oleh BPK juga dilakukan oleh DPR. Jadi, jangan sampai audit itu dihentikan, jadi dituntaskan dan setelah itu baru dilakukan hal-hal lain kalau diperlukan," jelasnya.

Meski demikian, Tifatul membantah bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Yudhoyono memberikan arahan atau instruksi khusus mengenai hak angket century di DPR.

"Tidak ada perintah-perintah dari Presiden soal ini. Beliau hanya minta supaya partai koalisi itu meneruskan komunikasi baik di legislatif, baik di eksekutif. Saya rasa kemarin pembicaraan kita bukan semata-mata Bank Century, tapi tentang pola komunikasi kita. Yang ditekankan itu pola komunikasinya," katanya.

Menurut Tifatul, dalam pertemuan itu Presiden Yudhoyono mengingatkan koalisi partai politik pendukungnya tentang pola komunikasi yang tertuang dalam kesepakatan politik.

"Presiden mengingatkan bahwa memang kesepakatan kontrak antar-partai dulu itu ada suatu kesepakatan. Ada komunikasi mengenai partai, satu adalah di legislatif, yang kedua Presiden dan pimpinan partai, dan ketiga di eksekutif, presiden dan menteri-menteri asal parpol. Kita diskusi saja," tuturnya.

Tifatul juga membantah bahwa selama ini terdapat kekurangan dalam pola komunikasi koalisi partai politik sehingga Presiden merasa perlu mengadakan pertemuan menteri-menteri asal partai politik.

"Bukan, ini untuk implementasikan kesepakatan kita saja, kan di kontrak politik itu ada," ujarnya.

Presiden Yudhoyono, lanjut dia, menginginkan agar pertemuan koalisi partai politik seperti itu terus dilakukan untuk meningkatkan pola komunikasi.

Sementara itu, Hatta Radjasa dan Djoko Suyanto memberikan keterangan berbeda mengenai pertemuan pada Rabu malam itu.

Hatta mengatakan Presiden sama sekali tidak menyinggung masalah hak angket Century di DPR, sedangkan Djoko Suyanto mengaku pertemuan itu membahas program 100 hari pemerintah.(*)