Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (20/7).

Pembentukannya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk menjadi Ketua Komite, sementara Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pandemi Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani di Jakarta, Selasa, mengatakan dunia usaha menaruh harapan besar atas terpilihnya kedua tokoh tersebut terutama dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi pada masa pandemi.

"Pak Erik memiliki kemampuan dan latar belakang yang cukup mumpuni baik dalam pemerintahan, kebijakan perekonomian dan dunia usaha. Kadin akan selalu siap bersinergi dan optimistis bahwa pemulihan ekonomi Indonesia dapat berjalan lebih baik dan cepat," kata Rosan.

Rosan menilai langkah pemerintah untuk membentuk komite tersebut merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, komite tersebut tidak hanya memperhatikan upaya dalam menekan laju penyebaran COVID-19 saja tetapi juga aspek perekonomian yang sangat penting bagi iklim usaha dan masyarakat.

Menurut Rosan, penyebaran COVID-19 harus ditekan dan tentunya lingkungan dunia usaha sudah melakukan adaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan.

Meski dalam masa pandemi, kegiatan perekonomian harus tetap bergerak dan semuanya tetap produktif. Sisi kesehatan dan ekonomi tetap bisa berjalan bersamaan.

Pihaknya juga berharap agar stimulus ekonomi yang sudah diperbesar baik di sektor kesehatan hingga dunia usaha dapat disalurkan dengan cepat agar pemulihan ekonomi dapat dirasakan sesuai dengan capaian target-target yang ditetapkan.

Kadin berharap pemulihan ekonomi pada kuartal-III tahun ini bisa tercapai. Pencairan stimulus fiskal bagi dunia usaha terutama UMKM sangat penting untuk menopang perekonomian masyarakat, demikian juga korporasi agar bisnisnya tidak terhenti dan terpaksa melakukan PHK.

"Kami optimistis komite ini akan menjalankan fungsinya dengan baik," kata dia.

Baca juga: Komite COVID-19 dan PEN bahas pengembangan vaksin corona

Baca juga: Mas Pram: Seluruh unsur Komite bertanggung jawab kepada Presiden

Baca juga: MPR: Kerja Komite Penanganan COVID-19 jangan bertentangan lembaga lain

Baca juga: Presiden beri tiga tugas Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan PEN