Jakarta (ANTARA News) - Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengatasi praktik "Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing".

"Saya sudah rapat dengan Menko Polhukam, dan ia berjanji akan berkonsultasi dengan Presiden untuk mengatasi `IUU Fishing`," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, di Jakarta, Senin.

Menurut Fadel, dengan mengkoordinasikan masalah memerangi "IUU Fishing" dengan Menko Polhukam maka masalah penangkapan kapal-kapal pencuri ikan di perairan teritorial maupun zona ekonomi eksklusif dapat lakukan TNI AL atau Polair atas arahan Menko Polhukam.

Ia sendiri berharap peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan DKP lebih terfokus mengawasi sumber daya kelautan, seperti terumbu karang dan ikannya.

"Tapi semua tergantung Presiden, kita akan lihat dulu perkembangannya. Inginnya saya, pengawasan kita kearah itu, agar saya lebih fokus mengurus kesejahteraan masyarakat pesisir," ujar Fadel.

Keterbatasan alat untuk pengawasan yang dipertimbangkan Menko Polhukam untuk memerangi "IUU Fishing", menurut Fadel, akan dipecahkan bersama.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Siswono Yudhohusodo menganjurkan agar DKP melakukan koordinasi pada semua pihak untuk memerangi "IUU Fishing", mulai dengan TNI AL, PolAir, Kejaksaan.

Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Ansori Siregar menanyakan keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan dalam memerangi korupsi di dalam tubuh DKP sendiri.

Ia menduga praktik "IUU Fishing" didalangi orang besar yang berujung pada perusahaan-perusahaan besar pula.

Sebelumnya Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), Aji Sularso mengatakan koordinasi penanganan "IUU Fishing" dilakukan oleh Bakorkamla.(*)