Seoul (ANTARA) - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memecat sejumlah manajer proyek yang bertugas membangun sebuah rumah sakit di Pyongyang karena memeras warga setempat untuk memberi sumbangan, demikian laporan media setempat, Senin.

Pemecatan itu merupakan langkah keras kedua yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa pejabatnya, mengingat kebijakan semacam itu jarang dipublikasikan di media setempat.

Kim Jong Un memerintahkan Rumah Sakit Umum Pyongyang dapat selesai dibangun pada peringatan 75 tahun berdirinya Partai Buruh pada Oktober tahun ini. Ia menyampaikan pembangunan RS merupakan "prioritas" pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Dalam kunjungan terbarunya ke lokasi pembangunan, Kim memecat sekelompok manajer proyek serta memanggil komisi koordinasi konstruksi, karena mereka dianggap gagal mengalokasikan anggaran secara wajar. Sejumlah manajer proyek juga meminta peralatan dan bahan material dari masyarakat.

"Ia (Kim, red) menindak keras mereka karena membebani masyarakat dengan meminta seluruh jenis 'bantuan'," demikian isi berita kantor berita resmi Korea Utara, KCNA. Isi berita itu juga menyebut insiden pemerasan itu merupakan "penyimpangan serius" dari kebijakan partai.

KCNA juga menyiarkan beberapa foto yang menunjukkan raut serius Kim, yang lengkap dengan masker, saat mengunjungi lokasi pembangunan RS.

Kim telah dua kali memecat beberapa manajer pembangunan RS pada bulan ini. Ia sebelumnya mengkritik mereka "tidak perhatian" dan melanggar aturan anti-pandemi.

Baca juga: Kim Jong Un sebut Korut berhasil cegah COVID-19 mewabah

Namun, Kim mengapresiasi kontraktor proyek karena membuat kemajuan yang cepat, meskipun mereka menghadapi "situasi sulit". Namun, ia meminta partai untuk "menyelidiki kinerja komisi koordinasi konstruksi sebagai sebuah kesatuan dan mengganti seluruh pihak yang bertanggung jawab," tulis KCNA.

Yang Moo-jin, seorang profesor di University of North Korean Studies di Seoul, Korea Selatan, mengatakan pemecatan itu jadi sinyal proyek pembangunan tengah terhambat. Langkah Kim itu juga dapat menjadi tanda Korut mengalami kesulitan ekonomi.

"Pemecatan itu menunjukkan pembangunan RS kemungkinan terhambat dan upaya memenuhi tenggat waktu pada Oktober jauh lebih sulit karena pandemi dan sanksi membuat mobilisasi sumber daya tidak mudah," kata Yang.

Korea Utara belum melaporkan kasus positif COVID-19, tetapi pemerintah telah memberlakukan kebijakan pencegahan seperti larangan berkumpul, kewajiban pakai masker, dan karantina wajib bagi para petugas di perbatasan.

Sumber: Reuters

Baca juga: WHO: Korut buka kembali sekolah tapi tetap waspadai COVID-19
Baca juga: Pejabat AS, Korsel bahas strategi sikapi Korut yang tolak berunding