Ramallah, Tepi Barat (ANTARA News/AFP) - Palestina bermaksud meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan mereka, kata pejabat tinggi pada Minggu di antara peningkatan kegalauan akan kelambanan upaya perdamaian.

"Kami sudah mencapai keputusan untuk ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna minta pengakuan bagi negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya dan dengan tapal batas Juni 1967," kata pimimpin perunding Palestina Saeb Erakat kepada kantor berita Prancis AFP.

"Kami akan minta dukungan negara Eropa Bersatu dan Rusia serta negara lain untuk langkah itu," katanya.

Tangapan Erakat itu muncul di antara peningkatan keputus-asaan di kalangan rakyat Palestina akan usaha tidak kunjung berhasil Amerika Serikat untuk melancarkan kembali perundingan perdamaian dengan Israel, yang terhenti sejak perang Jalur Gaza pada peralihan tahun ini.

Mereka menandai yang terahir dari rangkaian kemungkinan, yang sudah diperingatkan rakyat Palestina dapat mereka ambil jika upaya perdamaian Timur Tengah tetap terhenti.

Piliha lain mencakup pernyataan kemerdekaan secara sepihak, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa menentukan batas ahir negara terjanji mereka, membubarkan pemerintah Palestina, dan mengupayakan persamaan hak di dalam Israel.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon pada awal November menyatakan kuatir akan keberlanjutan tindakan Israel dalam permukiman di wilayah dudukan Palestina dan menyeru Israel menghentikan tindakan "memancing" semacam itu.

Pernyataan keluaran markas badan dunia itu di New York, Amerika Serikat, oleh jurubicara Ban, berbunyi, "Sekretaris Jenderal kuatir akan keberlanjutan tindakan Israel di wilayah dudukan Yerusalem Timur, termasuk penghancurkan rumah orang Palestina, pengusiran keluarga Palestina dan pemasukan pemukim ke daerah tempat tinggal orang Palestina."

"Pengusiran keluarga Palestina di Yerusalem Timur merupakan peristiwa paling belakangan," kata pernyataan itu.

"Semua tindakan itu memicu ketegangan, mengakibatkan penderitaan dan kian merusak kepercayaan," kata pernyataan tersebut.

Ditambahkannya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyeru Israel menghentikan perbuatan "memancing" semacam itu.

"Ia menyampaikan kembali seruannya kepada Israel melaksanakan tekad Peta Jalan dengan membekukan semua kegiatan permukiman, termasuk pertumbuhan alamiah; melucuti pos terdepan; dan membuka kembali semua lembaga Palestina di Yerusalem Timur," kata pernyataan tersebut.

Pada pekan sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyeru Israel segera menghentikan pengusiran dan penghancuran rumah orang Palestina di Yerusalem Timur serta memperingatkan 60.000 orang di sana mungkin menghadapi bahaya pengusiran, pembongkaran dan kehilangan tempat tinggal.

Kendati muncul pengutukan kuat dari masyarakat dunia, termasuk Perserkatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat dan Eropa Bersatu, Israel tetap melanjutkan tindakannya membangun permukiman di wilayah dudukan Yerusalem Timur.

Wilayah tersebut dilaporkan menjadi pusat peningatan ketegangan antara Israel dengan Amerika Serikat pada Oktober, ketika rencana Israel membangun 20 rumah susun baru di sana diungkapkan.

Amerika Serikat menuntut kegiatan itu dihentikan, tapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, "Israel takkan setuju pada maklumat semacam ini di Yerusalem Timur."

Pemimpin Liga Arab Amr Mussa pada awal November menuduh Israel memotong upaya Amerika Serikat memulai kembali pembicaraan perdamaian Timur Tengah dan menyatakan mendukung penolakan Palestina untuk berunding sampai Israel menghentikan kegiatan permukiman.

Mussa menyatakan kuatir upaya diplomatik Washington mundur ke titik awal akibat penolakan Israel menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat, prasyarat Palestina bagi pelanjutan pembicaraan perdamaian tersebut.(*)