Menko PMK sebut penyaluran BST telah capai 85 persen
17 Juli 2020 17:05 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy (dua kiri) menyerahkan bantuan sosial tunai (BST) ke warga penerima di Kantor Pos Nglames, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jatim Jumat (17/7/2020). ANTARA/Louis Rika/pri.
Madiun (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga pertengahan Juli 2020 telah mencapai 85 persen dari target 9 juta penerima dan terus dikebut.
"Kalau data secara nasional, penyaluran BST saat ini sudah di atas 85 persen," ujar Muhadjir saat memantau penyaluran BST di Kantor Pos Nglames, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.
Menurut dia, masih terdapat kendala dalam penyaluran BST, di antaranya adalah masih belum terpenuhinya jumlah penerima BST.
Baca juga: Menko PMK prihatin angka fatalitas tenaga kesehatan Jatim tertinggi
"Yang masih ada masalah itu terutama beberapa kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun sudah kita atasi. Kemarin Saya langsung ke Papua untuk berkoordinasi dengan pemda setempat, terutama melalui Wagub untuk segera dibenahi penyalurannya," kata dia.
Ia menjelaskan, di wilayah Papua dan Papua Barat memang ada kesulitan untuk mendapatkan calon penerima yang sesuai antara nama dengan alamat atau "by name by address". Hal itu karena kondisi wilayah yang jauh dan sangat terpencil.
"Penyelesaiannya ada kebijakan disalurkan melalui komunitas atau marganya. Sebab, marga itu yang tahu mereka mempunyai anggota berapa dan siapa yang lebih berhak," terang dia.
Selain wilayah yang terpencil, Muhadjir juga mengungkapkan masih banyak warga di sana yang belum memiliki kartu identitas. Hal itu juga menyulitkan penyaluran.
Baca juga: Penggunaan Balai Jasa Konstruksi Surabaya adaptasi Wisma Atlet
"Bahkan ada petugas PT Pos baru bisa menyalurkan BST tersebut setelah satu minggu perjalanan untuk menuju ke perkampungan suku atau marga tersebut," katanya.
Sementara, untuk wilayah Jawa Timur, Menko PMK Muhadjir menilai penyaluran BST sudah cukup baik. Karena daerah-daerah yang sulit terjangkau sudah bisa diatasi oleh PT Pos.
"Untuk penyaluran di Jatim, Saya rasa sudah relatif baik. Saya kira PT Pos sudah bekerja dengan baik," katanya.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, selain mengecek teknis pembagian BST secara langsung, Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah penerima BST. Dia menyarankan kepada warga penerima agar uang tersebut dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga.
BST merupakan salah satu program jaring pengaman sosial dari Pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi virus corona (COVID-19).
Setelah berkunjung ke wilayah Kabupaten Madiun, Menko PMK Muhadjir Effendy dan rombongan melanjutkan agendanya ke Kota Madiun.
Di Kota Madiun, Menko PMK Muhadjir menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) berstandar tinggi di Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Aisyah untuk mendukung kelengkapan sarana dan prasarana tenaga kesehatan dalam menangani pasien COVID-19. APD yang diserahkan berupa 50 baju hazmat, 100 masker bedah, dan 20 "face shield".
Baca juga: Menko PMK apresiasi Gubernur Jatim sediakan pusat observasi COVID-19
Baca juga: Menko PMK apresiasi sistem TI BPJS KesehatanBaca juga: Menko PMK jelaskan istilah "new normal"
"Kalau data secara nasional, penyaluran BST saat ini sudah di atas 85 persen," ujar Muhadjir saat memantau penyaluran BST di Kantor Pos Nglames, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.
Menurut dia, masih terdapat kendala dalam penyaluran BST, di antaranya adalah masih belum terpenuhinya jumlah penerima BST.
Baca juga: Menko PMK prihatin angka fatalitas tenaga kesehatan Jatim tertinggi
"Yang masih ada masalah itu terutama beberapa kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun sudah kita atasi. Kemarin Saya langsung ke Papua untuk berkoordinasi dengan pemda setempat, terutama melalui Wagub untuk segera dibenahi penyalurannya," kata dia.
Ia menjelaskan, di wilayah Papua dan Papua Barat memang ada kesulitan untuk mendapatkan calon penerima yang sesuai antara nama dengan alamat atau "by name by address". Hal itu karena kondisi wilayah yang jauh dan sangat terpencil.
"Penyelesaiannya ada kebijakan disalurkan melalui komunitas atau marganya. Sebab, marga itu yang tahu mereka mempunyai anggota berapa dan siapa yang lebih berhak," terang dia.
Selain wilayah yang terpencil, Muhadjir juga mengungkapkan masih banyak warga di sana yang belum memiliki kartu identitas. Hal itu juga menyulitkan penyaluran.
Baca juga: Penggunaan Balai Jasa Konstruksi Surabaya adaptasi Wisma Atlet
"Bahkan ada petugas PT Pos baru bisa menyalurkan BST tersebut setelah satu minggu perjalanan untuk menuju ke perkampungan suku atau marga tersebut," katanya.
Sementara, untuk wilayah Jawa Timur, Menko PMK Muhadjir menilai penyaluran BST sudah cukup baik. Karena daerah-daerah yang sulit terjangkau sudah bisa diatasi oleh PT Pos.
"Untuk penyaluran di Jatim, Saya rasa sudah relatif baik. Saya kira PT Pos sudah bekerja dengan baik," katanya.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, selain mengecek teknis pembagian BST secara langsung, Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah penerima BST. Dia menyarankan kepada warga penerima agar uang tersebut dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga.
BST merupakan salah satu program jaring pengaman sosial dari Pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi virus corona (COVID-19).
Setelah berkunjung ke wilayah Kabupaten Madiun, Menko PMK Muhadjir Effendy dan rombongan melanjutkan agendanya ke Kota Madiun.
Di Kota Madiun, Menko PMK Muhadjir menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) berstandar tinggi di Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Aisyah untuk mendukung kelengkapan sarana dan prasarana tenaga kesehatan dalam menangani pasien COVID-19. APD yang diserahkan berupa 50 baju hazmat, 100 masker bedah, dan 20 "face shield".
Baca juga: Menko PMK apresiasi Gubernur Jatim sediakan pusat observasi COVID-19
Baca juga: Menko PMK apresiasi sistem TI BPJS KesehatanBaca juga: Menko PMK jelaskan istilah "new normal"
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
Tags: