Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Saya hadir dalam diskusi dengan KPK terkait dengan politik uang di Pilkada 2020. Bagaimana strategi Bawaslu dan bagaimana indeks kerawanan pilkada yang sudah pernah dilakukan ataupun sudah pernah dihasilkan oleh Bawaslu," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Anggota Bawaslu datangi KPK diskusi soal politik uang

Dalam diskusi tersebut, lanjutnya, juga membuka kemungkinan adanya kolaborasi antara Bawaslu dan KPK di masa yang akan datang dalam memberantas politik uang.

"Bagaimana kemungkinan untuk kolaborasi antara Bawaslu dan KPK di masa yang akan datang terkait pemberantasan tindak pidana politik uang dan bagaimana hambatan-hambatan yang dialami Bawaslu dalam penegakan tindak pidana politik uang," kata Fritz.

Ia pun mengungkapkan ada beberapa rekomendasi dari KPK soal politik uang tersebut.

Baca juga: KPK terima banyak laporan soal politik uang

"Jadi memang ada beberapa rekomendasi yang diinginkan, misalnya bagaimana kami bisa melihat indeks kerawanan itu yang selama ini pernah dibuat oleh KPK," ujar Fritz.

Selain itu, katanya, juga berkaca pada kasus-kasus politik uang yang terjadi pada pilkada sebelumnya.

"Bagaimana dengan hubungannya dengan 'incumbent' sekarang dan bagaimana dengan kasus-kasus politik uang yang selama ini terjadi di tahun 2019. Termasuk juga dugaan-dugaan dari partai politik mana kemudian bagaimana persoalan pada saat penegakan-penegakan tindak pidananya," tuturnya.

Baca juga: Bawaslu butuh penyidik sendiri seperti KPK