Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyebutkan realisasi anggaran dari tujuh program di unit kerja Kementerian Sosial telah mencapai Rp66,24 triliun atau 63,4 persen dari total anggaran untuk tahun ini Rp104,4 triliun per 14 Juli 2020.

Pernyataan tersebut disampaikan Juliari dalam Raker Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

“Dari Rp104,4 triliun, realisasi penyerapan di Kemensos per 14 Juli sudah sekitar Rp66,2 triliun atau 63,4 persen. Prognosis kita sampai akhir semester II minimal 97,38 persen penyerapan,” katanya di Jakarta, Rabu.

Juliari merinci total realisasi itu terdiri dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp133,53 miliar atau 39,21 persen dari Rp340,58 miliar serta program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Rp15,07 miliar atau 46,31 persen dari Rp33,55 miliar.

Kemudian program pemberdayaan sosial Rp100,88 miliar atau 36,72 persen dari total anggaran Rp274,7 miliar, program rehabilitasi sosial Rp395,59 miliar atau 44,26 persen dari Rp893,76 miliar, serta program perlindungan dan jaminan sosial Rp26,65 triliun atau 62,66 persen dari Rp42,54 triliun.

Selanjutnya program penanganan fakir miskin terealisasi sebesar Rp38,81 triliun atau 64,7 persen dari total anggaran Rp59,99 triliun serta program pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penyuluhan sosial Rp129,94 miliar atau 34,47 persen dari Rp377,02 miliar.

“Di Kemensos itu dari awalnya anggaran kami Rp62,8 triliun untuk tahun ini lalu kini telah menjadi Rp104,4 triliun dan kemungkinan besar nanti sesudah hari ini menjadi Rp124,8 triliun,” katanya.

Juliari mengatakan bahwa pihaknya optimis akan mampu memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai target yakni 97,38 persen hingga akhir tahun dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Ini bisa direalisasi apabila juga didukung oleh teman-teman dan Pemda yang memang kita harus selalu koordinasi. Koordinasi dengan lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Juliari mengatakan anggaran Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak COVID-19 tidak semua berada di Kemensos.

“Untuk perlindungan sosial di paketnya Bu Menkeu terhadap COVID-19 ini sebenarnya realisasi yang keluar seperti 28 persen atau berapa persen itu adalah klaster tapi tidak semuanya ada di Kemensos,” katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi optimis defisit anggaran dapat menyusut pada 2023
Baca juga: Kemenkeu sebut penyerapan anggaran kesehatan naik, capai 5,12 persen
Baca juga: Serapan anggaran Kemensos tertinggi dari seluruh kementerian