Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Effendy Choirie mengkritik sejawatnya di Komisi III DPR RI, khususnya yang berasal dari Parpol Islam, karena sama sekali tidak mempermasalahkan "sumpah" lillahi taala dari Kabareskrim non aktif Komjen Pol Susno Duaji yang dinilai konteksnya bukan atas nama Allah.

"Susno mengatakan sumpah lillahi taala. Lho, mana ada sumpah dengan lillahi taala? Sumpah itu hanya dengan wallahi (Demi Allah), tallahi (Saya bersumpah atas nama Allah)," katanya di Jakarta, Senin.

Effendy menjelaskan lillahi taalla itu konteksnya untuk menyatakan keikhlasan.

"Misalnya saya ikhlas lillahi taala untuk bantu saudara-saudara kita, itu tepat konteksnya. Tapi bukan untuk mengangkat sumpah. Masak dari 50 anggota DPR tak ada yang paham soal sumpah itu?" katanya keheranan.

Alumnus Pondok Pesantren Langitan, Tuban ini, mengkritik para anggota Komisi III telah terlena dengan apa yang disuguhkan Kapolri dan menyayangkan Komisi III DPR yang tidak peka terhadap suara masyarakat.

"Mereka tak peka bahwa para facebooker merupakan sebuah gerakan dari kelas menengah dan mapan secara ekonomi. Bisa dikatakan mereka merepresentasikan satu kekuatan baru yang merupakan gambaran dari orang-orang muda yang intelek dan dinamis," tambahnya.

Lebih jauh katanya, seharusnya Komisi III DPR dapat mengambil peran masyarakat dan sekaligus menjadi juru bicara masyarakat.

"Setidaknya mengarahkan untuk mereformasi total lembaga kepolisian, bukan malah menjadi pembela polisi seperti yang mereka pertontonkan dan rakyat jelas-jelas melihatnya," ujar Effendy geram.

Effendy berpikiran lebih jauh lagi dengan mengatakan DPR mesti mewacanakan perlunya mengamandemen UU Kepolisian, terutama pasal yang menempatkan Polisi berada langsung dibawah presiden.

"Kini saat ini harus dipikirkan mengenai langkah strategis ke depan, bahwa kepolisian harus berada dibawah satu kementerian," ucapnya.

Saat ditanya adanya ancaman pemberontakan oleh kepolisian, jika ditempatkan di bawah departemen, Effendy mengatakan tak perlu khawatir, karena TNI akan berada di depan untuk melawan kepolisian.

"Jangan takut, saya menjamin TNI akan berada di depan untuk melawan polisi. Pemegang kekuasaan itu pemerintah bersama DPR. Kalau kedua sepakat menempatkan kepolisian berada dibawah kementerian, maka kepolisian wajib mematuhinya," terangnya. (*)