Bogota (ANTARA News/Reuters)- Kolombia, Minggu, menyatakan akan meminta bantuan Dewan Keamanan PBB dan OAS, setelah Presiden Venezuela Hugo Chavez memerintahkan tentaranya bersiap berperang guna menjamin perdamaian.

Selama beberapa bulan Chavez mengatakan perjanjian kerja sama militer yang ditandatangani Bogota dan Washington bulan lalu dapat digunakan bagi invasi Amerika Serikat terhadap Venezuela dari wilayah Kolombia.

Amerika Serikat dan Kolombia membantah gagasan itu, dan mengatakan kerja sama itu hanya bertujuan untuk memerangi para pedagang obat bius dan pemberontak Marxis di Kolombia.

Dalam pidato televisi, Minggu, Chavez memerintahkan militer bersiap untuk perang sebaik mungkin untuk mempertahankan perdamaian di kawasan itu. Presiden Kolombia Alvaro Uribe menanggapi dengan satu pernyataan menolak pernyataan Chavez.

"Guna menanggapi ancaman perang yang diucapkan pemerintah Venezuela itu, pemerintah Kolombia meminta bantuan Organisasi Negara Amerika (OAS) dan Dewan Keamanan PBB," kata pernyataan itu.

Kolombia juga menyerukan "dialog terbuka" dengan Venezuela menyangkut konflik diplomatik mereka.

Venezuela mengeluarkan dana lebih dari tiga miliar dolar AS untuk pembelian senjata, yang memicu Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memperingatkan terhadap perlombaan senjata di kawasan itu.

Kolombia baru-baru ini meminta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melakukan penengahan setelah Chavez memblokir impor beberapa jenis barang Kolombia sebagai protes terhadap perjanjian militer AS itu.

Setelah AS, negara-negara Andea tetangganya adalah mitra dagang terbesar kedua Kolombia. Perdagangan antara Kolombia dan Venezuela tahun lalu mencapai lebih dari 7 miliar AS dolar.

Kolombia mengatakan pemblokiran impor telah memperburuk resesi negara itu dan sektor ekspor terpukul berkali-kali akibat permintaan global yang rendah karena krisis keuangan dunia.

Washington menganggap Uribe sebagai penyangga Chavez dan negara lain sosialis di kawasan itu seperti Rafael Correa dari Ekuador, sebuah negara yang juga berbatasan dengan Kolombia.

Ketiga pemimpin itu semuanya telah memperpanjang kekuasaan mereka melalui perubahan konstitusi yang memungkinkan mereka dipilih kembali. (*)