Ambon (ANTARA) - DPRD Provinsi Maluku meminta Pemkot Ambon untuk segera mencairkan anggaran bantuan perbaikan rumah bagi para korban gempa bumi tektonik yang terjadi pada 26 September 2019, yang mengakibatkan banyaknya rumah penduduk mengalami kerusakan.

"Sampai saat ini Pemkot Ambon lewat Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum mencairkan anggaran bagi korban gempa bumi untuk membangun rumah-rumah penduduk yang rusak," kata Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury di Ambon, Selasa.

Kerusakan rumah penduduk akibat bencana alam ini ada yang tergolong berat, sedang, dan ringan. Namun warga masih menanti kucuran dana bantuan tersebut yang realisasinya tertunda akibat penanganan pandemi COVID-19.

"Sangat diharapkan, dengan situasi dan kondisi di Kota Ambon yang semakin membaik, dimana pasien yang positif corona semakin menurun dan pasien yang sembuh semakin meningkat, maka kemungkinan-kemungkinan penyaluran bantuan kepada korban gempa bumi bisa dilakukan dan diperhatikan," ujarnya.

Wattimury mengetahui anggaran untuk bantuan perbaikan rumah korban gempa itu sudah dialokasikan pemerintah pusat saat mendengarkan pernyataan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy pada panen raya dan peresmian kampung tangguh COVID-19 di Dusun Taeno, Kecamatan Teluk Ambon.

"Wali Kota mengatakan kalau bantuan itu sudah ada dari pemerintah pusat tetapi penyaluran kepada warga korban gempabumi belum dilakukan akibat terkendala penyebaran wabah corona," jelas Wattimury.

Ketua DPRD Maluku ini mengakui kalau pencairan anggaran tersebut adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terkena imbas bencana alam gempa bumi dan DPRD tidak bisa mengintervensi lebih jauh. Namun peluang ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk membantu masyarakat, apalagi di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang.

"Minimal bantuan seperti ini juga bisa menolong warga untuk beraktivitas melakukan kegiatan yang lebih baik, agar bisa membuat kesibukan mereka agar tidak terfokus pada kondisi psikologis akibat pandemi," tandasnya.