Jakarta (ANTARA) - Alumni Perikanan Universitas Diponegoro melalui DPP Keluarga Alumni Perikanan (Kerapu) Undip merekomendasikan berbagai langkah konkrit kepada Pemerintah untuk melakukan percepatan industri budidaya lobster nasional.

"Kami ingin Indonesia ini bisa maju dalam memanfaatkan potensi yang ada dan itu bisa dilakukan dengan mendorong industri budidaya lobster nasional," kata Ketua DPP Kerapu Undip Abdul Kadir Karding lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Karding, yang juga Anggota Komisi I DPR RI itu mengimbau pula agar semua pihak mengedepankan kepentingan nasional yang lebih besar yakni bagaimana memanfaatkan ekonomi sumber daya lobster, sekaligus menjamin kelestariannya dan meminta Pemerintah untuk mendorong perekonomian yang bersifat inklusif.

Menurut dia, pelaksanaan ekspor benih lobster harus dibarengi pengawasan dan pengendalian kuota tangkap. Pemerintah juga diminta mendorong agar harga benih di tingkat nelayan dapat dijangkau oleh pembudidaya.
Baca juga: Pengamat: Kebijakan terkait lobster jangan sekadar tingkatkan PNBP

“Harga ekspor benih lobster di Vietnam naik tajam, di sisi lain permintaannya terus meningkat. Saya kira ini yang harus bisa dikendalikan. Pemerintah harus menjamin agar harga benih bisa terjangkau oleh pembudidaya. Ini syarat jika ingin budidaya berkembang di dalam negeri," imbuhnya.

Hal lain, tambah politisi Fraksi PKB itu, yang perlu dijadikan fokus perhatian adalah bagaimana mengatur zonasi baik zona untuk pengaturan budidaya maupun zona tangkap, di mana hal itu penting untuk menjamin pemanfaatan benih lebih terukur.

Oleh karenanya, Karding menyampaikan bahwa budidaya lobster mutlak untuk didorong, sehingga aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai, di sisi lain kelestarian stok tetap terjaga.

Baca juga: Dirjen KKP ungkap pedoman minimal persyaratan budidaya lobster
Baca juga: Menteri KKP nyatakan regulasi lobster kebijakan yang terkendali
Baca juga: Kemenko Maritim pastikan awasi implementasi regulasi lobster