Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah meminta PT PLN (Persero) melakukan audit seluruh fasilitas listrik, guna meminimalkan pemadaman akibat gangguan pada fasilitas tersebut.

"Setelah kejadian Cawang, kami sudah minta agar PLN mengecek semua fasilitasnya," kata Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, audit yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu ditargetkan selesai dalam enam bulan sejak September 2009 atau Maret 2010.

Purwono mengatakan, kekurangan dana pemeliharaan bukanlah alasan, sebab alokasi yang diberikan dengan asumsi terbaik.

Namun, ia mengakui, trafo yang dimiliki PLN sudah mengalami kelebihan beban.

"Idealnya, beban trafo hanya 80 persen, namun ini terbebani sampai 98 persen, sehingga berpotensi terjadi gangguan," ujarnya.

Menurut dia, di wilayah Jakarta dan sekitarnya, seharusnya mendapat tambahan 7-8 trafo cadangan.

Dengan harga trafo Rp500 miliar per unit, lanjutnya, maka dibutuhkan dana tambahan hingga Rp4 triliun.

Akhir-akhir ini wilayah Jakarta dan sekitarnya sering kali mengalami pemadaman listrik menyusul gangguan pada trafo dan pembangkit.

Pemadaman dimulai sejak gangguan trafo yang terjadi di Gardu Induk Kembangan, Jakbar pada 27 September 2009 yang disusul terbakarnya satu trafo di Gardu Induk Cawang, Jaktim pada 29 September 2009.

Akibat kerusakan trafo di kedua instalasi tersebut, sistem kelistrikan di Jakarta dan Banten mengalami defisit sebesar 900 MW dengan perincian Cawang 450 MW dan Kembangan 450 MW.

Selanjutnya, pada Senin (2/11), PLTGU Muara Karang, Jakut juga mengalami gangguan saat pemeliharaan satu trafo di Gardu Induk Gandul, Depok.

Akibatnya, satu trafo lainnya di Gandul menjadi kelebihan beban dan padam.

PLN memperkirakan, pemadaman listrik di sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya masih akan berlangsung hingga akhir November 2009.(*)