Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa risiko utang Indonesia saat ini berada dua level di bawah "investment grade".

"Kita mendapatkan perbaikan rating, saat ini kita hanya dua level di bawah investment grade," kata Menkeu.

Menkeu menyatakan hal itu dalam stakeholders gathering Hari Keuangan ke-63 di Gedung Djuanda jalan Wahidin Jakarta Pusat, Senin malam.

Hadir dalam acara itu antara lain Mendag Mari Pangestu, Ketua DPD Irman Gusman, anggota BPK TM Nurlif, sejumlah gubernur dan bupati penerima dana insentif, dan sejumlah pimpinan redaksi media massa.

Menurut Menkeu, Indonesia seharusnya sudah masuk ke dalam peringkat investasi dan Indonesia akan mengarah ke peringkat itu.

Menkeu menyebutkan, perbaikan peringkat utang itu tidak lepas dari upaya perbaikan manajemen yang dilakukan unit pengelolaan utang dan risiko sehingga pengelolaan utang menjadi lebih baik dan transparan dan komprehensif.

Menurut Menkeu, rasio utang pemerintah juga membaik yang ditunjukkan penurunannya dari 85 persen pada 2000 menjadi 33 persen pada 2008.

"Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan utang termasuk meningkatkan transparansinya," katanya.


Kerjasama BI

Menkeu mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) akan menjaga stabilitas makro untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Kami menyadari bahwa ke depan masih ada tantangan baik eksternal maupun internal," katanya.

Di sisi eksternal, walaupun telah ada tanda pemulihan ekonomi global tetapi risiko ketidakpastian masih ada. Penguatan harga minyak, pengangguran, dan kebutuhan likuiditas negara-negara maju, akan memberi tekanan kepada perekonomian Indonesia.

Saat ini kondisi keseimbangan global belum tercapai sehingga rezim ekonomi dan keuangan global akan dapat menciptakan risiko sistemik bagi perekonomian nasional.

Sementara di internal, masih ada kemungkinan gejolak pasar saham, bencana alam, pengangguran dan kemiskinan yang harus dihadapi.

Menyangkut ketidakpastian harga minyak, Depkeu akan terus memantau untuk mengantisipasi dampaknya terhadap APBN dan kebijakan makro secara keseluruhan.

"Pemerintah akan memanfaatkan momentum situasi global yang diharapkan mulai membaik pada 2010 dengan merancang kebijakan fiskal dan menjalankan dengan konsisten sesuai tujuan pembangunan nasional yaitu menjaga pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Menkeu.(*)