Surabaya (ANTARA) - Pengamat politik asal Universitas Wijaya Putra Dr Dwi Prasetyo menilai bermunculannya gambar pasangan Whisnu Sakti Buana (WS) dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) di berbagai media sosial menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2020, penuh risiko.

"Pasti (berisiko), sebab Gus Hans berasal dari Golkar dan di sisi lain Golkar sudah mendukung Machfud Arifin (mantan Kapolda Jatim)," ujarnya menanggapi viralnya gambar Whisnu Sakti Buana-Gus Hans di berbagai media sosial, Jumat.

Pada gambar tersebut, Whisnu memakai baju putih, sementara Gus Hans berbaju koko ungu dan berlatar tulisan "Surabaya Rumah Nasionalis yang Religius".

Baca juga: Sejumlah parpol Surabaya adu strategi Pilkada 2020 di tengah pandemi

Meski tak ada tulisan sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya di Pilkada 9 Desember 2020, namun otomatis teropinikan di publik keduanya bakal maju sebagai pasangan.

Di sisi lain, Partai Golkar disebutnya tidak mempunyai alasan kuat untuk beralih atau mencabut dukungan dari Machfud Arifin, sebab sudah masuk dalam koalisi besar.

Yang pasti, kata dia, pengurus atau kader yang partainya sudah mendukung calon tertentu maka secara etika politik tidak baik bila berbeda dengan kebijakan politik induk partainya.

"Tanpa Golkar, Gus Hans tidak akan mendapat tiket maju Pilkada bersama Whisnu Sakti Buana. Terlebih nama Gus Hans sudah diusulkan Golkar untuk jadi pendamping Machfud Arifin," ucapnya.

Sementara itu, alumnus doktor Universitas Airlangga Surabaya tersebut, juga menilai bahwa pertarungan menuju kursi "Balai Kota" semakin seru seiring berjalannya tahapan Pilkada, terutama menjelang pendaftaran yang dijadwalkan awal September 2020.

Baca juga: KPU Surabaya sikapi penolakan tambahan anggaran pilkada 2020

Beberapa hari terakhir, nama Whisnu Sakti Buana menjadi sorotan karena diprediksi sebagai bakal calon dari PDI Perjuangan.

"Basis Whisnu juga dukungannya kuat di masa akar rumput PDI Perjuangan Surabaya," ucapnya.

Kendati demikian, ia menyarankan meski bisa mengusung pasangan calon wali kota dan wakilnya sendiri, namun PDI Perjuangan tetap harus berkoalisi agar perolehan suaranya semakin maksimal.

"Basis merah harus berkoalisi dengan parpol lain, terutama partai yang belum menentukan pilihannya di Pilkada Surabaya," tuturnya.

Baca juga: Wali Kota Risma rakor bahas pelaksanaan Pilkada Surabaya 2020

Baca juga: Begini alasan PDIP belum tunjuk bakal calon wali kota Surabaya