Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyarankan agar pemerintah daerah secara aktif dan masif menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk menekan laju penularan pandemik.

Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan saran tersebut sebagai respon masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat di sejumlah daerah terhadap protokol pencegahan COVID-19.

"Setiap pemerintah daerah (pemda) untuk secara masif dan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19," kata dia.

Baca juga: Bamsoet: Perlu evaluasi dari stimulus petani-nelayan belum berdampak

Kemudian, pemda juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol COVID-19 dan juga dapat terlibat langsung untuk berpartisipasi dalam percepatan penanganan COVID-19.

"Dapat terlibat langsung untuk berpartisipasi dalam percepatan penanganan COVID-19 di lingkungannya masing-masing sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya," kata Bambang Soesatyo.

Pemerintah daerah juga harus dapat memastikan tempat-tempat publik telah menerapkan protokol pencegahan dan penanganan COVID-19.

"Dan tidak segan menutup atau memberi sanksi terhadap pihak yang tidak dapat mematuhi protokol COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Ketua MPR terus mengimbau masyarakat mematuhi protokol pencegahan COVID-19 seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lainnya.

Sementara itu, untuk Tim Gugus Tugas COVID-19 Babang Soesatyo mendorong agar Gugus Tugas Penanganan COVID-19 melakukan pencegahan dan pengendalian pandemik dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi terutama di daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

"Mendorong pemerintah bersama Tim Gugus Tugas COVID-19 segera menindaklanjuti lonjakan kasus tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan terutama di tempat pusat penyebaran seperti, pasar tradisional, stasiun kereta, dan di angkutan umum, guna mencegah dan mengendalikan COVID-19 dengan menerapkan kembali sekaligus PSBB transisi di setiap daerah," ujarnya.

Baca juga: Lonjakan COVID-19, Ketua MPR dorong penerapan kembali PSBB transisi
Baca juga: MPR dukung Presiden larang impor "rapid test"