Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masukan dari sejumlah cendekiawan dan tokoh masyarakat terkait dinamika yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi penahanan pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Menko Polhukam Djoko Suyanto kepada wartawan usai mendampingi Presiden bertemu dengan para tokoh dan cendekiawan di Wisma Negara Jakarta, Minggu malam mengatakan dalam pertemuan itu Kepala Negara bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai hal tersebut .

"Pada malam hari ini,Presiden bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat terkait dengan dinamika yang terjadi beberapa pekan terakhir. Tujuannya bagaimana menyikapi dan sharing (berbagi pandangan, red) tentang pikiran dan gagasan agar dinamika yang terjadi dapat sama-sama dikelola," kata Djoko.

Djoko Suyanto menambahkan pertemuan berlangsung dengan baik, lama, intens dan terbuka, gagasan disampaikan terkait bagaimana mengelola permasalahan tersebut.

Hadir dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 21.14 WIB hingga pukul 23.00 WIB tersebut Guru Besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, Sekjen Transparansi Indonesia Teten Masduki dan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.

"Ada beberapa saran yang nantinya disampaikan pada Presiden, nanti akan dipilah, mana dari hasil tukar pikiran malam ini yang bisa membuat dinamika yang terjadi di masyarakt tidak keluar (tidak berkembang ke arah yang negatif-red," kata Menko Polhukam.

Meski demikian Djoko mengatakan belum ada rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut karena memang masih dalam taraf bertukar pikiran dan gagasan.

"Bahwasanya nanti akan ada rekomendasi yang keluar, semua akan diputuskan oleh Presiden," katanya.

Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan dalam pertemuan itu muncul semangat untuk terus memberantas korupsi dan bukannya memberantas lembaga yang memberantas korupsi.

"Salah satu semangat yang muncul dalam pertemuan ini adalah bagaimana menjaga semangat Indonesia, untuk memerangi korupsi bukan memerangi lembaga yang memerangi korupsi. Tidak dapat dipungkiri suasana tadi yang beberapa waktu terakhir berkembang di masyarakat," paparnya.

Sedangkan Teten Masduki mengatakan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap perkara tersebut yang ditangani kepolisian dan kejaksaan sangatlah tipis.

"Tidak dapat dipungkiri tidak ada kepercayaan publik atas proses yang dilakukan polisi dan kejaksaan. Oleh karena itu diperlukan gelar perkara yang transparan untuk mengembalikan itu," tegasnya.

Hadir mendampingi Presiden Yudhoyono dalam pertemuan itu Staf khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana dan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal.(*)