PBB (ANTARA News) - Sekjen PBB Ban Ki-moon telah melancarkan penyelidikan internasional yang dipimpin oleh seorang diplomat Aljazair untuk memeriksa tindakan keras berdarah terhadap para pegunjuk rasa di Guinea bulan lalu, PBB mengatakan, Jumat, seperti dikutip Reuters.

Sejumlah pria bersenjata telah melepaskan tembakan ke pengunjuk rasa antipemerintah pada 28 September di sebuah stadion di Conakry, ibu kota negara Afrika barat itu.

Kekerasan itu menewaskan 157 orang dan melukai lebih dari 1000 lainnya, lapor kelompok hak azasi manusia setempat.

Dewan Keamanan PBB awal pekan ini telah mengutuk kekerasan itu, tapi gagal untuk menyuarakan dukungan tegas pada penyelidikan Ban karena Rusia menentang, menurut para diplomat dewan.

Mereka mengatakan Moskow tidak menyukai gagasan untuk campur tangan dalam politik domestik sebuah negara tersendiri.

PBB menyatakan penyelidikan Ban akan "menyelidiki insiden itu dengan pandangan untuk menentukan akuntabilitas mereka yang terlibat". Organisasi dunia itu tidak mengatakan apa tindakan yang mungkin menyusul.

Pemerintah militer Guinea, yang dipimpin oleh Kapten Moussa Dadis Camara, telah berjanji untuk bekerja sama dengan penyelidikan PBB. Camara memegang tampuk kekuasaan melalui kudeta Desember lalu setelah kematian pemimpin veteran Presiden Lansana Conte.

Penyelidikan Ban itu akan dipimpin oleh diplomat dan ahli hukum Aljazair, Mohamed Bedjaoui.

Tim penyelidikan itu akan memiliki dua anggota lainnya, Francoise Ngendahyo Kayiramirwa dari Burundi, yang telah bertugas bersama Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, dan Pramila Patten dari Mauritius, anggota Komisi PBB mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita.

Mereka akan melaporkan hasil penyelidikan mereka pada Ban, yang kemudian dapat menyerahkan hasil itu pada Dewan Keamanan bagi kemungkinan tindakan.

Michele Montas, juru bicara Ban Ki-moon , mengatakan anggota komisi itu akan bertemu dengan Ban di New York sebelum menuju Jenewa dan Guinea untuk melakukan tugas mereka.

Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang bermarkas di Den Haag, Belanda, menyatakan ia juga menyelidiki tindakan keras itu.(*)