Jakarta (ANTARA) - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Capt Wisnu Handoko menilai untuk menaikkan tingkat keterisian kapal muatan balik tol laut dibutuhkan dukungan pemerintah daerah atau pemda.

"Intinya kalau saya cermati adalah inisiatif pemerintah daerah, memacu memotivasi usaha-usaha di daerah mengirim barang ini keluar," kata Wisnu kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Namun, menurut dia, muatan balik tol laut sudah menunjukkan peningkatan meskipun belum signifikan, seperti dari daerah Morotai, Tahuna, Maluku Utara, yakni Babang dan Weda.

"Beberapa daerah melakukan perubahan kemajuan yang cukup baik, misalkan daerah Morotai, Tahuna, Maluku Utara, yaitu Babang dan Weda misalkan itu menunjukkan ada perubahan yang bisa kita lihat. Tadinya tiga kontainer, kemarin kita lihat ada yang sampai 34 kontainer. Isinya mulai kayu, kelapa, kopra, ada beberapa produk ikan karena kita menyediakan kontainer berpendingin atau 'reefer container'. Ada sekitar lima unit itu bisa dimanfaatkan membawa hasil-hasil produk ikan," katanya.

Wisnu menyebutkan sebelumnya tingkat keterisian muatan balik hanya sekitar 10 persen, saat ini ada yang di atas 60 persen.

"Tapi ada juga masih kosong sama sekali. Kita terus lakukan koordinasi, kementerian/lembaga terkait, kalau produk ikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perkebunan dengan Kementan, juga lainnya dengan kementerian terkait," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Niaga (Insa) Carmelita Hartoto mengatakan pemerintah serta perusahaan BUMN yang terlibat harus mengoptimalkan program Rumah Kita dalam meningkatkan muatan balik tol laut.

Pasalnya, dia menyebutkan, masih ada beberapa rute yang muatannya masih berkisar 30-an persen, meski ada juga rute tol laut yang sudah sampai 100 persen.

Namun untuk optimalisasi muatan tol laut perlu sinergi seluruh pihak, contohnya program Rumah Kita.

“Untuk, itu optimalisasi Rumah Kita untuk mengkonsolidasikan barang barang-barang pada sepanjang rute di Program Tol Laut harus terus dilakukan,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi yang merupakan operator Pelabuhan Marunda ini mengungkapkan pihaknya sebagai perusahaan swasta ingin berkolaborasi dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mencapai program-program pemerintah, termasuk program Tol Laut.

"Kami tidak ingin menjadi kompetitor, kami ingin kolaborasi untuk membantu pencapaian-pencapaian program pemerintah, kita bisa berpartisipasi," kata Widodo.

Untuk itu, Ia mengatakan pemerintah agar lebih memberikan peluang seluas-luasnya kepada swasta untuk terlibat, terutama proyek strategis nasional (PSN).

"Karena membangun negara itu tugas warga negara tanpa kecuali," katanya. (INF)

Baca juga: Kemenhub: Sistem komunikasi logistik cegah praktik monopoli tol laut
Baca juga: INSA: Tekan disparitas harga di tol laut bukan tugas satu kementerian