Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun penerapan era Normal Baru untuk mencari penyebab masih terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah.

"Pemerintah dan Tim Gugus Tugas COVID-19 selain terus melakukan tes COVID-19 secara masif, juga tetap menyampaikan informasi bahwa Normal Baru bukan berarti pandemi COVID-19 sudah pulih sehingga diharapkan pengertian masyarakat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga jarak," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: MPR minta pemerintah evaluasi lembaga kinerja belum maksimal

Hal itu dikatakannya terkait jumlah pasien baru COVID-19 di sejumlah daerah yang terus meningkat semenjak pemerintah menerapkan kebijakan tatanan normal baru. Tidak hanya di DKI Jakarta dan Jawa Timur, lonjakan jumlah kasus juga terjadi di Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut dia, pemerintah pusat dan pemda harus terus menggencarkan sosialisasi bahaya COVID-19 kepada masyarakat, serta bagaimana cara pencegahan tertular virus tersebut melalui media siber, siaran maupun media daring.

"Sehingga dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah penyebaran COVID-19 dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam beraktivitas," ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk bekerjasama dengan masyarakat untuk terus, berkomitmen dalam berupaya menekan meningkatnya penyebaran COVID-19 di masa Normal Baru.

Baca juga: Presiden Jokowi dan pimpinan MPR bicarakan RUU HIP di Istana Bogor
Baca juga: MPR sambut baik usulan IKA PMII agar BPIP diatur dalam UU