Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa national summit berbeda dengan `infrastruktur summit` yang telah diselenggarakan dua kali.

"Ini (national summit) berbeda dengan dua kali infrastruktur summit yang ketika itu kita menawarkan sejumlah proyek infrastruktur," katanya.

Hal itu dikemukakan Hatta, ketika menjelaskan penyelenggaraan national summit bersama Menko Polhukam Joko Suyanto, Menperin MS Hidayat, dan Menkominfo Tifatul Sembiring di Kantor Menko Perekonomian Gedung Utama Depkeu Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, dari dua kali penyelenggaraan pertemuan puncak infrastruktur ternyata dalam pelaksanaan banyak ditemukan berbagai hambatan dan sumbatan.

"Sekarang melalui national summit ini, kita coba menghilangkan hambatan-hambatan dan sumbatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, UKM, sektor industri, dan lainnya," kata Hatta.

Tujuan pertemuan nasional adalah mendapatkan input dari stakeholders untuk bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta hukum dan reformasi birokrasi; memperluas ownership dari program pemerintah selama 5 tahun ke depan; dan menyukseskan program pembangunan 5 tahun ke depan dan program quick wins.

Acara pembukaan akan dilakukan 29 Oktober 2009 di Hotel Bidakara Jakarta. Selanjutnya acara sidang-sidang komisi akan dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Sidang-sidang komisi akan dimulai setelah pembukaan hingga Jumat (30/10).

Untuk Sabtu (31/10) acara hanya berisi laporan dari penanggung jawab kegiatan yakni Wapres mengenai hasil pertemuan kepada Presiden yang akan dilakukan di Istana Negara.

Sidang Komisi akan dilakukan selama 2 hari yaitu 29-30 Oktober 2009, akan dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu bidang ekonomi, bidang kesra, dan bidang Polhukam.

Untuk bidang ekonomi, sidang komisi akan terdiri dari 6 komisi yaitu pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, energi, pengembangan UKM, revitalisasi industri dan jasa, dan transportasi.

Bidang Kesra terdiri dari 5 komisi yaitu kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim. Bidang Polhukam juga 5 komisi yaitu pemantapan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi, tata kelola yang baik dan pemberantasan korupsi, reformasi hukum dan HAM, dan pemberantasan terorisme.

Hasil sidang komisi itulah yang akan dibawa dan dilaporkan kepada Presiden dan Wapres pada 31 Oktober 2009. Setelah dibahas internal di Presiden, direncanakan pada awal Nopember 2009 pemerintah akan mengumumkan kepada publik program kerja yang akan ditempuh 5 tahun ke depan, termasuk program 100 hari. (*)