Pemerintah suntik dana PMN Rp6 triliun kepada Askrindo dan Jamkrindo
7 Juli 2020 17:20 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi virtual dengan tema “Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development” di Jakarta, Rabu (1/7/2020). ANTARA/AstridFaildatulHabibah.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp6 triliun kepada dua BUMN penjamin kredit modal kerja UMKM yaitu PT Askrindo dan PT Jamkrindo.
Jamkrindo dan Askrindo ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.
“Jamkrindo dan Askrindo diberikan PMN Rp6 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menuturkan suntikan dana tersebut dilakukan agar Jamkrindo dan Askrindo dapat memperbesar kapasitas penjaminan kredit kepada para pelaku UMKM.
Tak hanya itu, ia menuturkan hal tersebut juga dilakukan agar Jamkrindo dan Askrindo memiliki kemampuan modal untuk menanggung risiko kredit macet dari penjaminan kredit modal kerja UMKM.
“UMKM yang meminjam sampai Rp10 miliar premi penjaminan kredit macetnya dibayar pemerintah, dijamin Jamkrindo dan Askrindo,” ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memberikan penjaminan kredit modal kerja UMKM mencapai Rp100 triliun selama 18 bulan ke depan dengan target untuk tahun ini akan berada di kisaran Rp65 triliun sampai Rp80 triliun.
“Nilai total kredit yang dijaminkan, keseluruhan dengan Rp5 triliun iuran penjaminan ini dengan tarif 76,5 persen akan bisa meng-cover hingga Rp100 triliun sepanjang 18 bulan,” jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, program penjaminan kredit modal kerja ini merupakan pelengkap dari paket komplit yang diluncurkan pemerintah dalam rangka mendukung dan membangkitkan UMKM dari tekanan akibat COVID-19.
Sebelum meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja, pemerintah telah memberikan restrukturisasi kredit selama enam bulan dan subsidi bunga. Kemudian, pemerintah juga telah menanggung pajak UMKM senilai Rp2,4 triliun serta menempatkan dana di bank Himpunan Bank Negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun.
“Ini adalah keseluruhan menu komplit dari pemerintah untuk membangkitkan kembali UMKM kita sehingga mereka bisa kembali beraktivitas, produktif, dan menggerakkan ekonomi,” katanya.
Sri Mulyani pun berharap berbagai stimulus dan insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat menjangkau 60 juta UMKM di Indonesia sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV tahun ini.
“Pemerintah sudah memberikan seluruh alokasi resources, policy, jaminan, dan dana agar ekonomi bergerak. Kita berharap kuartal III ekonomi kita bisa bangkit sehingga tidak lagi berada di zona kontraksi,” katanya.
Baca juga: Menkeu targetkan penjaminan kredit modal kerja 2020 capai Rp80 triliun
Baca juga: Luhut sebut penjaminan kredit modal kerja UMKM cegah PHK
Baca juga: Pemerintah luncurkan penjaminan kredit modal kerja UMKM
Jamkrindo dan Askrindo ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.
“Jamkrindo dan Askrindo diberikan PMN Rp6 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menuturkan suntikan dana tersebut dilakukan agar Jamkrindo dan Askrindo dapat memperbesar kapasitas penjaminan kredit kepada para pelaku UMKM.
Tak hanya itu, ia menuturkan hal tersebut juga dilakukan agar Jamkrindo dan Askrindo memiliki kemampuan modal untuk menanggung risiko kredit macet dari penjaminan kredit modal kerja UMKM.
“UMKM yang meminjam sampai Rp10 miliar premi penjaminan kredit macetnya dibayar pemerintah, dijamin Jamkrindo dan Askrindo,” ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memberikan penjaminan kredit modal kerja UMKM mencapai Rp100 triliun selama 18 bulan ke depan dengan target untuk tahun ini akan berada di kisaran Rp65 triliun sampai Rp80 triliun.
“Nilai total kredit yang dijaminkan, keseluruhan dengan Rp5 triliun iuran penjaminan ini dengan tarif 76,5 persen akan bisa meng-cover hingga Rp100 triliun sepanjang 18 bulan,” jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, program penjaminan kredit modal kerja ini merupakan pelengkap dari paket komplit yang diluncurkan pemerintah dalam rangka mendukung dan membangkitkan UMKM dari tekanan akibat COVID-19.
Sebelum meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja, pemerintah telah memberikan restrukturisasi kredit selama enam bulan dan subsidi bunga. Kemudian, pemerintah juga telah menanggung pajak UMKM senilai Rp2,4 triliun serta menempatkan dana di bank Himpunan Bank Negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun.
“Ini adalah keseluruhan menu komplit dari pemerintah untuk membangkitkan kembali UMKM kita sehingga mereka bisa kembali beraktivitas, produktif, dan menggerakkan ekonomi,” katanya.
Sri Mulyani pun berharap berbagai stimulus dan insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat menjangkau 60 juta UMKM di Indonesia sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV tahun ini.
“Pemerintah sudah memberikan seluruh alokasi resources, policy, jaminan, dan dana agar ekonomi bergerak. Kita berharap kuartal III ekonomi kita bisa bangkit sehingga tidak lagi berada di zona kontraksi,” katanya.
Baca juga: Menkeu targetkan penjaminan kredit modal kerja 2020 capai Rp80 triliun
Baca juga: Luhut sebut penjaminan kredit modal kerja UMKM cegah PHK
Baca juga: Pemerintah luncurkan penjaminan kredit modal kerja UMKM
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
Tags: