Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan pemutusan hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah atau instansi mana pun, jika memang terdapat ketidakcocokan dalam praktek pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial beras.

Namun demikian ia meminta agar pemerintah daerah atau pihak yang melakukan pemutusan kerja sama tidak melakukan hal yang dianggap sebagai upaya mendiskreditkan institusi Bulog.

Seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menghentikan kerja sama dengan Perum Bulog terhadap penyaluran bantuan beras bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Kualitas beras disebut menjadi alasan pemutusan kerja sama kedua pihak.

"Bulog memahami pemerintah daerah memiliki otoritas dalam melakukan penunjukan distributor pelaksana program penyaluran bansos, namun Bulog sudah menetapkan kebijakan untuk memberikan kualitas beras terbaik meskipun untuk program bansos," kata Budi Waseso dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Bulog akan salurkan beras bansos untuk 10 juta KPM seluruh Indonesia

Budi Waseso atau akrab disapa Buwas mengatakan dari pemeriksaan dan laporan yang diterima manajemen Bulog, penyaluran program beras bansos di Kabupaten Bogor untuk tahap I sudah terlaksana dengan menyalurkan beras kualitas terbaik sebanyak 6.000 ton.

Namun begitu, Buwas mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi Bulog sebagai distributor beras Bansos untuk tahap II di Kabupaten Bogor.

"Namun kami tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi sekali lagi jangan menjelek-jelekkan Bulog. Kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum," kata Buwas.

Baca juga: Perum Bulog jamin kualitas beras untuk keluarga penerima manfaat