Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi rutin setiap bulan dengan pemangku kepentingan pembangunan lainnya seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk mengatasi sumbatan dalam perekonomian.

Hal ini menurut Hatta di Jakarta, Sabtu malam, merupakan hasil kesimpulan dari rapat koordinasi pertama yang digelar di Menteri Koordinator Perekonomian.

"Kesimpulan kita adalah bahwa kita satu bulan sekali, menko perekonomian akan rakor dengan stake holders (pemangku kepentingan) kita, seperti Kadin dan sebagainya," katanya.

Ia mengatakan, rakor bulanan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran guna menngantisipasi perkembangan ekonomi global dan lokal yang mempengaruhi perekonomian nasional.

Selain itu, menurut Hatta Rajasa , dalam rakor tersbeut bisa menjadi ajang tukar pikiran guna meningkatkan daya saing Indonesia.

"Ini dalam konteks kita melakukan antisipasi di dalam perkembangan perekonomian global maupun lokal yang berdampak terhadap peekonomian nasional kita ataupun dalam rangka meningkatkan daya saing kita. Jadi jangan kita selalu kalah. Jadi kita harus memiliki intelijen yang kuat," katanya.

Ia menambahkan, dengan adanya rakor bulanan tersebut, maka diharapkan berbagai sumbatan-sumbatan atau hambatan perekonomian yang masih mendera dapat mulai diurai, sehingga kinerja perekonomian menjadi semakin membaik.

Sementara itu, Hatta Rajasa dalam rapat koordinasi yang pertama tersebut juga membahas mengenai Nasional Summit yang akan membicarakan perekonomian Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Dalam pembahasan Nasional Summit tersebut ada enam sektor prioritas pembangunan yang akan dibahas.

"Yang pertama infrastruktur, kedua energi , yang ketiga pangan, keempat transportasi, kelima usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), keenam itu adalah revitalisasi industri dan jasa. Jasa ini didalamnya ada co financing, bagaimana pembiayaan terhadap infrastruktur kita seperti jalan tol dan sebagianya," katanya.

Ia mengatakan, Nasional Summit merupakan ajang pertemuan seluruh kepala daerah dan pemerintah pusat untuk secara bersama-sama merumuskan program kerja 2009-2014. Sehingga diharapkan dapat memngurai sumbatan-sumbatan dalam pembangunan.
(*)