Tarakan (ANTARA) - Kabupaten Malinau sebagai salah satu dari tiga kabupaten di Kalimantan Utara (Kaltara) yang dicanangkan menjadi daerah penyuplai kebutuhan pangan untuk Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kaltara menargetkan penambahan luas tanam padi terluas ketiga di wilayah Kalimantan Utara, setelah Bulungan dan Nunukan.

Karantina Pertanian Tarakan terkait hal tersebut, melakukan supervisi dan pendampingan program utama Kementerian Pertanian di Kabupaten, dan kali ini Kabupaten Malinau menjadi Kabupaten pamungkas.

Kepala Karantina Pertanian Tarakan, Akhmad Alfaraby, di Tarakan, Sabtu, menyampaikan maksud berkoordinasi dan melaksanakan supervisi di Kabupaten Malinau.

"Saat ini di Kabupaten Malinau sedang memasuki musim tanam kedua (MT2) untuk padi," kata Alfaraby.
Baca juga: Kaltara tetapkan 3 kabupaten penyangga pangan ibu kota negara baru


Pemkab setempat mendorong petani untuk melaksanakan penanaman padi serentak pada musim ini sebagai upaya percepatan realisasi tambah tanam padi.

Dia mengungkapkan bahwa tim dari Karantina Pertanian Tarakan berkesempatan untuk mengikuti tanam padi di areal persawahan di Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara.

Areal tersebut merupakan sawah tadah hujan, dan bibit yang ditanam adalah Varietas Ciherang dengan sistem tanam jejer Legowo 2:1.

"Karantina Pertanian Tarakan mendukung program utama Kementerian Pertanian dan siap mendampingi kabupaten/kota untuk tercapainya realisasi tanam yang ditargetkan," kata Alfaraby.

Terlaksana dan tercapainya hasil dari suatu program yang telah ditargetkan sangat bergantung dari dukungan semua elemen yang terlibat.

Karena itu,menurutnya lagi, semua pihak yang berkepentingan di dalamnya harus senantiasa bahu-membahu demi terlaksananya program dengan hasil yang maksimal.

Pemprov Kaltara pun terus berbenah dan bersiap diri. Sedianya, ada 12 daerah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah penyangga pangan IKN baru.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara Diana Risawaty menyebutkan, sekaitan dengan itu, DPKP telah menyampaikan sejumlah usulan melalui e-Proposal pada 2019. Usulan itu, masuk ke dalam rencana kerja program Kementerian Pertanian (Kementan).

“Bisa dikatakan usulan Kaltara, prioritas untuk beberapa tahun ke depan,” kata Diana.

Prioritas, lantaran DPKP Kaltara mengusulkan program pengembangan lahan pertanian di wilayah perbatasan, khususnya Malinau dan Nunukan.

“Melalui data e-Proposal dari kabupaten/kota yang sudah diverifikasi dan diusulkan ke Kementan, Kaltara mendapat alokasi APBN sekitar Rp72 miliar pada 2020,” katanya.
Baca juga: Tiga daerah ini siap jadi penyangga kemandirian pangan ibu kota negara