Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta pemerintah menyelamatkan lembaga pendidikan swasta karena pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap dunia kesehatan dan ekonomi saja, namun juga di sektor pendidikan.

Dia meyakini akan banyak lembaga pendidikan tutup atau bubar atau tidak mampu menjalankan operasionalnya kembali.

"Bisa jadi perguruan-perguruan tinggi swasta sehabis pandemi ini tidak mampu mengoperasional lagi, ini butuh turun tangan dari pemerintah baik kebijakan anggaran mmaupun kebijakan perencanaan," kata Jazilul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal itu dikatakan Jazilul yang akrab disapa Gus Jazil saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk "Dilema New Normal Merekonstruksi Sistem Pendidikan?" yang digelar kolaborasi Ikatan Mahasiswa Gresik Nusantara dan Forum Mahasiswa Lamongan secara virtual, Sabtu.

Baca juga: MPR apresiasi sikap PBNU terkait RUU HIP

Ikut dalam webinar tersebut antara lain Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim, dan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nurhasan.

Gus Jazil mengatakan, bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta sangat dibutuhkan karena diperkirakan akan banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang kolaps dan tidak mampu beroperasi kembali karena pandemi.

"Ini tugas dari kita semua, tentu tidak boleh lembaga-lembaga pemerintah kemudian tutup, seperti prediksi ada bank yang mau tutup, badan-badan ekonomi atau lembaga keuangan yang mau tutup, koperasi juga. Dunia pendidikan juga tidak boleh ada penutupan, penyelamatan itu yang harus dilakukan secara bersama-sama," ujarnya.

Menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu menilai sistem belajar mengajar di sekolah yang saat ini dilakukan melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) secara daring belum ada parameter keberhasilannya.

Sejauh ini pemerintah dinilai belum memiliki perencanaan yang cukup baik dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan.

"Karena pandemi ini datang tiba-tiba dan tidak terencana. Padahal ini masuk masa kelulusan siswa SD hingga SMA, beberangan juga dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ini juga memiliki tingkat kerumitan bagi wali siswa atau wali mahasiswa," katanya.

Padahal menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB itu, pendidikan di era kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo seharusnya menjadi prioritas, seiring dengan misi pembangunan Sumber Daya Manusia.

Baca juga: Legislator: Pancasila sebagai Dasar Negara sudah final

Karena itu Jazilul mengajak para mahasiswa, terutama yang berasal dari Lamongan-Gresik yang saat ini mayoritas juga pulang kampung karena tidak ada perkuliahan tatap muka agar memanfaatkan momentum pandemi ini dengan mulai mengamalkan ilmunya di desa masing-masing.

"Saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk membina dan mendidik anak-anak kita atau adik-adik kita pada tingkat SD hingga SMA karena sekolah juga belum terlalu efektif," katanya.

Gus Jazil mengajak para mahasiswa untuk tidak perlu menunggu kebijakan pemerintah agar berperan aktif di masyarakat.

Menurut dia, partisipasi aktif itu yang ditunggu misalnya dengan membuat kelompok-kelompok belajar yang menggunakan pola-pola protokol COVID-19 sehingga para murid SD hingga SMA tidak kehilangan memori dunia pendidikan dan semangat belajar.

Baca juga: MPR dan PBNU sepakat RUU HIP dicabut dan diganti BPIP