Jakarta, 23/10 (ANTARA) - Pemerintah tengah mempersiapkan penyelenggaraan "national business summit" akhir November mendatang untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa usai Sidang Kabinet Paripurna di ruang rapat utama gedung Sekretariat Negara Jakarta, Jumat, mengatakan, Wapres Boediono akan memimpin persiapan tersebut.

"Rapat pertama di tempat Wapres Boediono (Sabtu 23/10) jam 09:00 WIB setelah itu saya rapat di kantor Menhub dengan seluruh menteri-menteri terkait membahas hal-hal yang terkait dengan persiapan summit," kata Hatta.

Dijelaskannya dalam rapat koordinasi yang akan berlangsung di Kantor Menhub usai rapat dengan Wapres, ada sejumlah hal yang akan dibahas.

"Yang pertama itu adalah hal yang terkait dengan infrastruktur. Tentu menteri-menteri yang terkait dengan infrastruktur harus ada. Kedua yang terkait dengan pangan, ketiga terkait dengan energi, keempat terkait dengan transportasi, kelima industri, keenam UKM dan jasa," paparnya.

Hatta menjelaskan persiapan akan dirumuskan dalam dua hari mendatang karena pemerintah menginginkan tidak boleh ada hambatan untuk pengembangan investasi.

"Dua hari kita merumuskan itu, karena pada dasarnya kita menginginkan bahwa tidak ada lagi hambatan-hambatan yang tidak terselesaikan, tidak boleh," katanya.

Hatta menambahkan,"Kalau misalkan ada persoalan infrastruktur apa masalahnya kita selesaikan. Itulah tugas saya mengkoordinasikan, memastikan bahwa itu tidak ada sekat, tidak ada hambatan. Kalau memang harus buat peraturan kita buat peraturannya, kalau kita perlukan UU kita bicara dengan dewan."

Ketika ditanya prioritas presiden 100 hari ke depan di bidang ekonomi, Hatta mengatakan bahwa Kepala Negara menginginkan pertumbuhan bisa terjaga.

Demikian juga terkait investasi, infrastruktur, energi dan sejumlah sektor lainnya.

"Kita sudah men set itu kemudian juga investasi, infrastruktur energi, pangan, banyak ada 11 item tadi, sampai no 11 nya adalah governancenya. itu semua adalah tugas Menko, untuk memastikan koordinasinya berjalan. Kalau menteri-menterinya sudah piawai semua. Tapi bersinergi itu penting untuk dikoordinasikan tidak boleh ada hambatan," kata Hatta.

Sementara itu untuk kebijakan pengembangan infrastruktur, Hatta mengatakan sejumlah hal akan menjadi perhatian.

"Misalkan jalan. Yang menjadi keluhan investor adalah sulitnya pembebasan tanah, itu klasik kan, tidak boleh lagi masa begitu bertahun-tahun harus diselesaikan. Kalau memang diperlukan suatu aturan yang tegas, ya dibikin aturannya," ujarnya. (*)