Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja dilantik menjadi presiden Indonesia untuk kedua kalinya dijadwalkan melakukan pertemuan dwipihak dengan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa petang.

PM Rudd berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014 di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Rudd adalah satu dari lima Kepala Negara/Pemerintahan yang menghadiri acara pelantikan Yudhoyono. Mereka yang lain adalah PM Malaysia Dato Seri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta.

Pada pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2004-2009 yang lalu --Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Perdana Menteri Australia pada waktu itu John Howard juga menghadiri acara pelantikan.

Informasi yang dihimpun ANTARA News dari sumber diplomasi RI di Australia menyebutkan, PM Rudd dan rombongan bertolak ke Jakarta dengan pesawat khusus, Senin malam (19/10), dan dijadwalkan kembali ke negaranya Selasa malam (20/10).

Di antara anggota kabinet yang ikut bersama PM Rudd ke Jakarta adalah Menteri Luar Negeri Stephen Smith. Disebutkan, Menlu Smith akan mengunjungi Provinsi Sumatra Barat untuk melihat langsung penanganan dampak gempa dan partisipasi para anggota misi kemanusiaan Australia dalam membantu para korban bencana.

Kunjungan singkat PM Rudd ke Jakarta menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara namun tidak tertutup kemungkinan isu penyelundupan manusia menjadi salah satu agenda penting kunjungannya itu.

Dalam sepekan terakhir ini, kubu pemerintah dan kubu oposisi terlibat dalam perdebatan sengit tentang serbuan ribuan orang pencari suaka asing yang datang secara bergelombang lewat laut ke Australia dalam setahun terakhir.

Di antara mereka yang mencoba datang ke Australia itu adalah 255 orang pencari suaka asal Sri Lanka. Mereka itu kini tertahan di Indonesia setelah kapal "KM Jaya Lestari 5" yang mereka tumpangi dihentikan kapal patroli TNI Angkatan Laut di Perairan Selat Sunda, 10 Oktober lalu.

Terhadap ratusan orang Tamil Sri Lanka ini, PM Rudd mengharuskan mereka untuk mengikuti jalur resmi lewat badan terkait PBB karena pemerintahnya tidak akan "tergerak oleh taktik khusus apa pun" dari mereka.

Namun, terkait dengan nasib 255 orang pencari suaka asal Sri Lanka ini, Wakil Perdana Menteri Julia Gillard menegaskan bahwa nasib mereka bukan urusan pemerintah Australia, melainkan "urusan Indonesia". (*)