Jakarta (ANTARA) - Permintaan kepada pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan data penerima program bantuan sosial dalam upaya percepatan penanganan dampak COVID-19 disepakati Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial.

"Kita harus pastikan penerima adalah orang yang berhak, bagi yang tidak berhak kalau perlu dikembalikan dan disebarkan informasinya ke publik sebagai ajang kampanye kerja sama yang baik," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia meminta pemerintah daerah secepatnya memperbaiki data penerima bansos penanggulangan pandemi COVID-19 sehingga tidak ada lagi kasus kesalahan data, seperti pegawai negeri sipil (PNS) hingga anggota dewan yang terdata menjadi penerima bansos.

"Kalau penyaluran bantuannya sudah bagus, tinggal memang perbaikan beberapa titik, seperti PNS yang juga terima bansos, anggota dewan juga terdaftar, kemudian ada orang kaya terdaftar, meski hanya beberapa persen saja ini akan mengganggu rasa keadilan masyarakat," kata dia

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin menjelaskan proses pendataan penerima bansos bersifat dinamis dan terus diperbarui.

Dalam penyaluran bansos, katanya, masih terjadi kesalahan data penerima bansos karena penyalurannya butuh waktu yang cepat agar bisa segera membantu masyarakat.

"Kita dalam menyalurkan bantuan sosial tidak menunggu data rapi karena bantuan sosial perlu cepat, perlu darurat. Kami menyalurkan bantuan data kemudian diverifikasi oleh daerah sehingga dinamis," katanya.

Baca juga: Kemensos minta pemerintah daerah segera verifikasi data bansos

Kementerian Sosial terus meminta daerah melakukan perbaikan data setiap hari dengan melibatkan unsur pemerintahan desa sebagai ujung tombak terdepan pelaksanaan program tersebut.

Sebelumnya, Kemensos mencatat proses penyaluran bansos, seperti di Banten, sudah cukup baik, begitu juga dengan BST yang akan memasuki tahap ketiga.

Data Kementerian Sosial menyebutkan jumlah bantuan PKH yang diberikan pemerintah kepada Provinsi Banten hingga akhir Juni mencapai Rp649,5 miliar lebih untuk 320.082 keluarga penerima manfaat.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan kesalahan data penerima bansos bisa terjadi karena banyak hal, salah satunya tidak seriusnya para petugas pendata dan calon penerima bansos dalam mendaftarkan dirinya.

"Dari sisi pendataan RT/RW memang kurang serius, pertama ketika mendata masyarakat di tempat itu tidak diminta KTP/KK, masyarakat juga tidak memberikan datanya malah PNS atau yang lain. Jadi ketika datang bantuan yang berhak malah tidak bisa terima karena kelemahan pendataan itu," ungkapnya.

Ia juga mengeluhkan terkait dengan para petugas pendata penerima bansos yang tidak mendapat honor dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

"Yang mendata tidak dikasih honor oleh pemerintah pusat padahal ini (bansos, red.) anjuran dari pusat. Yang jelas ketika petugas ada honor, maka akan serius mendata itu sehingga akurat," ujarnya.

Baca juga: Data bansos penting diperbaharui agar kredibel dan akuntabel
Baca juga: Kemensos masih tunggu data penerima bansos usulan lintas kementerian
Baca juga: DPR RI minta Kemensos perbaiki data bansos