Jakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan rencana pembangunan kembali perumahan penduduk dan infrastruktur di wilayah Sumatra Barat (Sumbar) yang rusak akibat guncangan gempa pada 30 September lalu.

"Penanganan tanggap darurat sampai sekarang masih dilanjutkan sambil kami menyiapkan diri untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami harap kami bisa lakukan tak lama lagi, tapi kami juga tidak mau buru-buru," kata Kepala BNPB Syamsul Maarif di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya usai menemui rombongan relawan dari Jepang yang sudah menyelesaikan tugas di Sumatra Barat.

Syamsul menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menyiapkan pengorganisasian, anggaran dan komando pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah yang rusak akibat guncangan gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter tersebut.

Kepala BNPB akan membahas rencana pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi dengan pejabat dari kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Perekonomian.

"Kami masih menggodok, masih ada waktu. Presiden minta agar pengelolaan rekonstruksi dilakukan secara transparan dan akuntabel supaya tidak muncul masalah di kemudian hari," katanya.

Ia menambahkan, pembangunan kembali perumahan penduduk yang rusak akibat gempa direncanakan bisa selesai dalam enam bulan. Sementara pembangunan kembali bangunan publik serta infrastruktur diharapkan bisa selesai dalam waktu dua tahun.

Pelaksanaannya, kata dia, akan dilakukan pemerintah daerah dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Hingga Jumat (16/10), gempa yang mengguncang wilayah Sumatra Barat akhir September lalu tercatat telah menyebabkan 1.117 orang meninggal dunia.

Jumlah korban terbanyak terdapat di Kabupaten Padang Pariaman (675 orang) disusul Kota Padang (313 orang), Kabupaten Agam (80 orang) dan Kota Pariaman (32 orang).

Menurut BNPB, gempa juga menyebabkan 135.488 unit bangunan rumah rusak berat, 65.380 unit rumah rusak sedang dan 78.604 unit rumah rusak ringan.

Gempa juga menyebabkan 2.164 unit sarana pendidikan rusak berat, 1.447 unit lainnya rusak sedang dan dan 1.137 unit rusak ringan. Sarana kesehatan yang rusak berat tercatat 51 unit, rusak sedang 50 unit dan 52 unit rusak ringan.

Bangunan kantor yang rusak berat sebanyak 254 unit, rusak sedang 83 unit dan rusak ringan 105 unit. Tempat ibadah yang rusak berat sebanyak 1.003 unit, rusak sedang 1.199 unit dan rusak ringan 649 unit.

Sementara infrastruktur yang rusak meliputi 178 ruas jalan rusak berat, 63 ruas jalan rusak sedang, 51 ruas jalan rusak ringan, 21 unit jembatan rusak berat.

Selain itu, sebanyak 30 unit jembatan rusak sedang, 17 unit jembatan rusak ringan, 147 unit sarana irigasi rusak berat, 144 unit sarana irigasi rusak sedang dan 27 unit sarana irigasi rusak ringan.

"Jumlah itu masih berkembang. Jumlah kerusakan final akan diketahui setelah ada verifikasi," demikian Syamsul Maarif. (*)