Pengamat: Sistem Penerimaan Menteri Kompleks Bukan Jaminan
17 Oktober 2009 20:22 WIB
Presiden PKS, Tifatul Sembiring (kiri), didampingi Kepala Humas PKS, Ahmad Mabruri (kanan), saat hendak wawancara di rumah Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu ( 17/10). (ANTARA/ Ujang Zaelani )
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, sistem penerimaan menteri yang kompleks tidak menjadi jaminan kabinet selanjutnya akan lebih baik dari sebelumnya.
"Dulu di 2004, SBY juga kurang lebih menggunakan metode yang sama, tapi hasilnya beberapa performa menterinya tidak istimewa," kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu di Jakarta, Sabtu.
Burhanuddin mengatakan, memang tahapan-tahapan penerimaan menteri di kabinet SBY jilid kedua terkesan lebih kompleks dan mengandung unsur `show`.
Tapi, tegasnya, langkah-langkah yang rumit tersebut tidak memberikan jaminan menteri yang akan datang lebih baik.
Menurut dia, sistem penerimaan tersebut memang kompleks karena sebelum diwawancara partai politik pengusung harus menandatangani kontrak koalisi.
Kemudian, lanjutnya, selain itu ada pakta integritas, cek kesehatan dan kontrak kerja.
"Langkah-langkah tersebut tak ubahnya seperti "pertunjukan" yang menyedot rasa penasaran publik," imbuhnya.
Positifnya, Burhanuddin menilai, publik punya kesemptan mengevaluasi calon sebelum dilantik.
"SBY juga ingin memperlihatkan bahwa menterinya dipilih melalui proses ketat," ucapnya.
Sedangkan, ia menambahkan, di negara-negara yang menganut sistem presidensial murni, pemilihan kabinet dilakukan di "ruang tertutup".(*)
"Dulu di 2004, SBY juga kurang lebih menggunakan metode yang sama, tapi hasilnya beberapa performa menterinya tidak istimewa," kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu di Jakarta, Sabtu.
Burhanuddin mengatakan, memang tahapan-tahapan penerimaan menteri di kabinet SBY jilid kedua terkesan lebih kompleks dan mengandung unsur `show`.
Tapi, tegasnya, langkah-langkah yang rumit tersebut tidak memberikan jaminan menteri yang akan datang lebih baik.
Menurut dia, sistem penerimaan tersebut memang kompleks karena sebelum diwawancara partai politik pengusung harus menandatangani kontrak koalisi.
Kemudian, lanjutnya, selain itu ada pakta integritas, cek kesehatan dan kontrak kerja.
"Langkah-langkah tersebut tak ubahnya seperti "pertunjukan" yang menyedot rasa penasaran publik," imbuhnya.
Positifnya, Burhanuddin menilai, publik punya kesemptan mengevaluasi calon sebelum dilantik.
"SBY juga ingin memperlihatkan bahwa menterinya dipilih melalui proses ketat," ucapnya.
Sedangkan, ia menambahkan, di negara-negara yang menganut sistem presidensial murni, pemilihan kabinet dilakukan di "ruang tertutup".(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
Tags: