Jakarta, 15/10 (ANTARA) - Pemerintah (Depbudpar-Red) sangat menghargai inisiatif PT Maxima Picture membatalkan kedatangan artis Maria Ozawa (Miyabi) dan menunda rencana pembuatan film "Menculik Miyabi" hingga batas waktu ditentukan kemudian.

"Itikad baik ini merupakan perwujudan kepekaan produser PT Maxima Picture atas kondisi sosial masyarakat kita," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) ad interim Muhammad Nuh dalam jumpa pers di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Rabu (14/10).

Menkominfo M. Nuh yang didampingi Sekjen Depbudpar Wardiyatmo dan Direktur Film Direktorat Film Depbudpar Ukus Kuswara mengatakan, penundaan pembuatan film dan pembatalan kedatangan aktris Maria Ozawa ke Indoensia tersebut, merupakan respon positif dari PT Maxima Picture yang diwakili oleh produsernya Ody Mulya yang dalam pertemuan pada 13 Oktober 2009 telah mendengar dan memperhatikan situasi yang berkembang saat ini.

"Posisi pemerintah hanya memfasilitasi pertemuan PT Maxima Picture dengan berbagai unsur kemasyarakatan yang ada. Pada prinsipnya tidak ada pikiran sedikit pun dari pemerintah untuk membatasi kebebasan berkarya pelaku perfilman, apalagi membekukan ruang gerak kreatifitas insan film," kata Menbudpar.

Selama lima tahun terakhir Pemerintah sangat mendorong upaya pembuatan film yang dilakukan oleh perusahaan film asing untuk melakukan shooting di Indonesia dalam rangka mempromosikan keindahan flora, fauna dan dan budaya Indonesia sehingga dapat meningkatkan citra Indonesia di luar negeri.

Sementara itu untuk kehadiran aktor/aktris asing, sepanjang untuk meningkatkan kualitas film Indonesia, terus didorong dengan tetap memperhatikan pengutamaan potensi dalam negeri.

Hingga September 2009 tercatat sebanyak 84 perusahaan film asing membuat film dokumenter di Indonesia, sedangkan artis asing yang pernah bermain di Indonesia antara lain Christ Mitchum (film Menentang Maut), Cindy Lee Duck (Jaringan Terlarang), dan Tanaka (Dendam Membara).

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi Surya Dharma, Kepala Pusat Penerangan dan Humas, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata