Semarang (ANTARA) - Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Semarang, Jawa Tengah, memberikan dukungan moral kepada Polri untuk mengusut peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang digelar 24 Juni 2020.

Dukungan tersebut disampaikan pengurus BMI Kota Semarang ini saat bersilaturahmi ke Polrestabes Semarang, Jumat.

"BMI Kota Semarang mendukung penuh Polri untuk mengusut peristiwa itu," kata Ketua BMI Kota Semarang Nugroho Endro Arisanto.

Baca juga: Megawati keluarkan Surat Perintah Harian pascapembakaran bendera

Menurut dia, sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan, BMI menegaskan tegak lurus terhadap instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Asep Mauludin menyambut baik penyampaian aspirasi oleh BMI tersebut.

Ia meminta BMI Kota Semarang ikut menjaga kondusifitas keamanan Kota Semarang.

"Ini kampung kita. Siapa lagi yang akan menjaga kalau tidak kita sendiri," katanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia, pascadugaan tindak pidana pembakaran bendera PDIP saat demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Rabu (24/6).

"Ya benar, ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah harian," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Komisi III DPR temui Kapolda Metro Jaya bahas pembakaran bendera PDIP

Surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/6) itu ditandatangani Megawati yang berisi agar kader PDIP seluruh Indonesia untuk siap siaga namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut.

Hasto menegaskan bahwa sejak awal, PDI Perjuangan selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

"Bung Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, demikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah," kata Hasto.

Baca juga: Basarah: Langkah hukum PDIP berikan pendidikan politik bangsa