Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa saat ini MPR RI sedang mematangkan konsep pendirian Majelis Syuro Dunia atau “World Consultative Assembly” yang digagas lembaganya sebagai wadah berhimpunnya MPR dari berbagai negara yang memiliki sistem yang sama termasuk negara-negara berpenduduk Muslim di dunia.

“Melalui forum tersebut, MPR RI berusaha mendorong terwujudnya tatanan dunia Islam dan Barat yang harmonis dan berkeadaban,” kata Bambang Soesatyo yang biasa disapa Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Ketua MPR usulkan pembentukan asosiasi majelis syuro sedunia

Bamsoet menjelaskan terdapat beragam tantangan yang dihadapi negara berpenduduk Muslim sangat besar mulai dari konflik internal, kesenjangan ekonomi antar-umat, kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, pengabaian hak asasi manusia terutama terkait hak komunitas Muslim, hak perempuan, dan hak pekerja.

Dia menilai berbagai tantangan tersebut perlu disikapi serius dan penyelesaiannya menuntut partisipasi semua pihak dengan melibatkan kerja sama lintas negara, lintas sektor, dan lintas lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan.

“Di sinilah letak urgensi perlunya hadir Majelis Syuro Dunia untuk perdamaian atau ‘World Consultative Assembly for Peace’," ujarnya.

Dia menilai agar pembentukan Majelis Syuro Dunia itu bisa dideklarasikan pada Agustus 2021, MPR RI akan membentuk Tim Khusus yang dipimpin Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

Baca juga: Bamsoet: Tindak tegas pelaku terorisme buat kondisi tidak kondusif

Menurut dia, salah satu tugasnya adalah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan negara-negara Islam dan negara-negara Barat yang memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya parlemen negara berpenduduk muslim terlibat lebih jauh dalam mewujudkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban.

"Majelis tersebut ke depan akan fokus pada beberapa isu tertentu, antara lain perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM, dan toleransi,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu menilai Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia sudah memberikan contoh bahwa demokrasi bisa berjalan baik tanpa perlu ada kekerasan. Begitupun dengan toleransi yang tumbuh subur di Indonesia, semangat itu yang ingin dibagi ke berbagai negara lainnya.

Dia menjelaskan Tim Khusus MPR RI itu akan memfasilitasi diskursus publik tentang pembentukan Majelis Syuro Dunia sehingga dorongan dan fasilitasi itu dilakukan dengan mengadakan diskusi, seminar, dan lokakarya dengan mengundang para tokoh, ahli, dan praktisi hubungan internasional.

"Diskursus yang mengemuka akan dikembangkan lebih luas ke publik untuk mendapat respon lebih jauh. Tim Khusus juga akan melakukan kajian akademik lebih mendalam yang hasilnya dapat dijadikan kerangka dasar serta anggaran dasar/anggaran rumah tangga pembentukan Majelis Syuro Dunia,” katanya.

Baca juga: Bamsoet: Institusi hukum perbaiki kepercayaan publik tangani kasus HAM

Bamsoet yakin kehadiran Majelis Syuro Dunia akan semakin melengkapi berbagai forum kerja sama internasional yang sudah ada seperti OKI, PUIC, dan Liga Muslim Dunia.

Hal itu, menurut dia, karena begitu kompleksnya hubungan antar-negara dan begitu luasnya persoalan kehidupan manusia, sehingga mengandalkan satu organisasi internasional saja tidak cukup namun diperlukan perluasan institusi untuk meningkatkan kerja sama antarnegara atau lembaga-lembaga negara.

"Dengan munculnya beberapa organisasi internasional, maka ketersediaan ruang untuk menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerja sama antarnegara, khususnya dalam menghasilkan keuntungan besar bagi seluruh bangsa akan semakin luas,” katanya.

Dia menilai saluran komunikasi antarpemerintahan juga akan semakin kaya alternatif sehingga ketika masalah muncul maka ide-ide dapat dengan mudah disatukan.

Hadir dalam Rapim MPR RI tersebut para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hidayat, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.