Padang, (ANTARA) - Kepala Polda Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Polisi Toni Harmanto, memastikan menindak tegas anggotanya yang terlibat politik praktis dalam Pilkada Sumatera Barat 2020.

"Kami akan berikan sanksi tegas jika menemukan ada anggota yang terlibat politik praktis," kata dia, di Padang, Selasa.

Menurut dia hal ini sudah menjadi fokus kepala Kepolisian Indonesia sejak Desember 2019 dan dia sudah menekankan kepada seluruh jajaran bersikap netral dalam Pilkada.

"Kami sudah berulang-ulang memberikan penegasan tentang sanksi yang akan mereka terima kalau mereka juga ikut dalam politik praktis," katanya.

Baca juga: Jokowi perintahkan tentara dan polisi netral pada tahun politik

Menurut dia, hal-hal tentang netralitas polisi dalam setiap aktivitas politik sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia serta sanksi disiplin sampai kode etik, tergantung derajat kesalahan.

Ia mengatakan, Pilkada 2020 di Sumatera Barat harus aman dan kondusif dan dirinya berharap seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan, ketertiban masyarakat.

Baca juga: Kapolda Kalbar imbau polisi jaga netralitas

Menurut dia dalam waktu dekat akan dilaksanakan deklarasi Pemilu damai bersama seluruh pihak yang terlibat mulai dari peserta, partai politik, penyelenggara dan lainnnya.

Ia berharap seluruh proses pemilihan ini dengan jujur dan adil kemudian lebih menjaga persatuan dan kesatuan di Sumatera Barat.

Menurut dia pelaksanaan deklarasi ini sempat tertunda akibat Covid-19. "Deklarasi Pemilu dami sudah kita atur sebetulnya jauh-jauh hari waktu itu, cuma karena ada isu Covid-19 ditunda dan memang kami sudah punya rencana untuk itu," kata dia.

Baca juga: Polri telusuri dugaan polisi tidak netral