Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengakui peringatan dini cuaca yang dikeluarkan belum maksimal, terutama dalam mencegah adanya korban akibat bencana.

"Kami masih terus berproses. Mohon maaf bila masih tetap jatuh korban. Koordinasi terus dilakukan, tetapi tampaknya hanya di tingkat pusat, di daerah belum berjalan mulus," kata Dwikorita dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR yang dipantau secara daring melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Senin.

Baca juga: BMKG optimalkan pegawai untuk operasikan peralatan

Dwikorita mengatakan peringatan dini cuaca telah diberikan tiga hari sebelum cuaca ekstrem terjadi agar masyarakat bisa bersiap dan melakukan mitigasi bencana.

Saat memberikan peringatan dini cuaca, BMKG juga senantiasa memperingatkan tentang transisi antarmusim yang menyebabkan kemungkinan angin puting beliung beserta tanda-tandanya.

Baca juga: Alat peringatan dini gempa-tsunami dipasang di Deliserdang-Sumut

Meskipun peringatan dini sudah disampaikan ke pelabuhan udara, pelabuhan laut, pelabuhan nelayan, dan polisi perairan dan udara, Dwikorita mengakui masih belum maksimal sehingga masih ada korban ketika terjadi bencana hidrometeorologi.

"Itu menjadi tantangan BMKG. Mungkin tetap perlu sentuhan-sentuhan yang humanis agar peringatan dini bisa dipatuhi," tuturnya.

Baca juga: BPPT: Prediksi BMKG yang tepat dukung kesuksesan operasi TMC

Komisi V DPR mengadakan rapat dengar pendapat bersama BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (Bapel-BWS).

Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR menyatakan bisa memahami selisih paparan tentang pagu indikatif pada tahun anggaran 2021 yang berselisih Rp851,85 miliar lebih dari pagu kebutuhan sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baca juga: El Nino netral, BMKG perkirakan 2020 tidak ada anomali cuaca

Pagu kebutuhan BMKG pada tahun anggaran 2021 adalah Rp3,70 triliun lebih, sedangkan pagu indikatif pada tahun anggaran 2021 adalah hampir Rp2,85 triliun.

Komisi V DPR menyatakan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan tahun anggaran 2021 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan APBN di DPR.

Baca juga: BMKG upayakan deteksi dini 30 detik setelah gempa