Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhan Ratu dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) guna memajukan ekspor sektor kelautan pesisir selatan Jawa Barat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Jakarta, Jumat, mengatakan dirinya telah mengutus Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar untuk segera memproses rencana tersebut.

Edhy Prabowo menilai perubahan status PPS bisa memudahkan akses produk perikanan dan kelautan dari Sukabumi untuk langsung menjangkau pasar ekspor tanpa perlu dibawa ke Jakarta terlebih dahulu.

"Ini sedang kita hitung dan Bea Cukai sedang kita yakinkan bahwa membuka (ekspor dari Sukabumi) langsung efisiensinya sampai sejauh mana. Yang jelas kalau saya lihat jauhnya jarak dengan Jakarta ngapain harus ke sana lagi? Mending langsung saja dari sini," ucapnya.

Dikatakan Menteri Edhy, potensi perikanan pesisir selatan Sukabumi cukup besar lantaran menjadi daerah perlintasan tuna secara internasional dan jenis-jenis ikan lain. Hal ini terlihat dari jumlah tangkapan yang didaratkan ke PPN Palabuhan Ratu mencapai 10 ribu ton per tahun.

Ia juga tidak mempersoalkan bentuk dan model gedung yang akan dibangun selama bermanfaat bagi nelayan serta masyarakat di sekitar pelabuhan.

"Saya sangat yakin kalau ini diperbaiki (potensinya) akan cukup besar karena ini belum termasuk optimalisasi kapal-kapal perbatasan ZEE kita. Nah ini kita harapkan akan kita dorong," ujarnya.

Wacana pengembangan PPN Palabuhan Ratu dilontarkan oleh Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sarjono. Menurut dia, rencana tersebut telah dirintis sejak 10 tahun terakhir dan tertunda hingga saat ini.

"Rencananya PPN menjadi pelabuhan perikanan samudera, 10 tahun sudah dirintis," kata Adjo.

Baca juga: Pemerintah integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan internasional
Baca juga: KKP: Operasional pelabuhan perikanan sesuai protokol pencegahan COVID
Baca juga: KKP memvalidasi data puluhan pelabuhan perikanan