PBB (ANTARA News) - Amerika Serikat melihat pembangunan permukiman Israel di kawasan pendudukan Tepi Barat tidak sah, kata Presiden Barack Obama kepada Sidang Umum PBB pada Rabu.

"Kami terus menekankan bahwa Amerika tidak menerima legitimasi dilanjutkannya permukiman Israel (di Tepi Barat)," kata Obama dalam pidato pertamanya di badan yang beranggota 192 negara itu seperti dilaporkan AFP.

Pemimpin AS itu membuat keterangan sehari setelah mengadakan pembicaraan yang tak memiliki kesimpulan di New York dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Palestina Mahmud Abbas.

Saeb Erakat, ketua juru runding Palestina, menyambut baik komentar Obama tersebut.

"Kami terdorong dan menghargai setinggi-tingGinya pernyatAan Presiden Obama tentang permukiman yang ilegal dan menyerukan pendudukan yang mulai dilakukan 1967 diakhiri," katanya kepada AFP.

Netanyahu tidak beraksi atas komentar Obama tentang permukiman.

"Saya menghargai pidato penting Obama ini dan seruannya untuk memperbarui proses perdamaian tanpa syarat," kata PM Israel itu. "Saya hargai dukungan tegasnya atas negara kaum Yahudi."

"Persesuaian pandangan antara Israel dan AS merupakan hasil dari banyak kontak yang kami lakukan, dan tentu saja ekspresi kemauan baik oleh kedua pihak," tambahnya.

Pemerintahan Obama telah menuntut pembekuan sepenuhnya permukiman Yahudi d Tepi Barat dan Jerusalem Timur, kawasan yang ingin diubah menjadi negara masa depan oleh pihak Palestina. Tetapi Israel sejauh ini menolak keras.

Pada Selasa, Abbas juga membuat pernyataan jelas bahwa Israel harus menghentikan konstruksi permukiman.

"Kami nyatakan perlunya Israel menghormati komitmennya, terutama penghentian pembangunan permukiman dalam semua bentuk, termasuk pertumbuhan alami," kata Abbas kepada wartawan Palestina.

Sementara itu Obama mengatakan kepada para pemimpin Israel dan Palestina pada Selasa agar menghentikan kebuntuan dan membuka pembicaraan tentang persetujuan komprehensif guna mengakhiri "siklus tiada akhir" konflik dan penderitaan.

Isu-isu yang masih mengganjal keduanya mencakup nasib permukiman Yahudi di Tepi Barat, perbatasan negara Palestina, status Jerusalem dan hak kembali pengungsi Palestina.(*)