Kupang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT), telah melakukan koordinasi dengan semua kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, untuk mengawal pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan yang akan dimulai 15 Juni 2020.

Kesiapan pengawasan ini penting, untuk memastikan pelaksanaan tahapan sesuai jadwal, serta melakukan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan tahapan, kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi NTT, Jemris Fointuna kepada ANTARA di Kupang, Senin, (15/6).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kesiapan Bawaslu NTT untuk mengawal tahapan lanjutan pilkada serentak 2020 di Nusa Tenggara Timur.

"Berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pilkada, Bawaslu kabupaten telah diminta agar berkoordinasi dengan KPU Kabupaten untuk memastikan pelaksanaan tahapan sesuai jadwal, serta melakukan pengawasan secara langsung terhadap seluruh kegiatan dan tahapan," katanya.

Menurut dia, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan antara lain penyusunan daftar pemilih oleh KPU, dan penyampaian kepada PPS yang mulai dilaksanakan pada 15 Juni sampai 14 Juli 2020.

Selain pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang meliputi penyampaian dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang memiliki calon perseorangan dari KPU kabupaten kepada PPS yang dimulai pada 24-29 Juni 2020.

Serta kegiatan verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan selama 14 (empat belas) hari, sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS dan akan dimulai 24 Juni sampai 12 Juli 2020, katanya.

Tahapan kegiatan ini sesuai dengan PKPU 5/2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU 15/2019 tentang program, tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020, katanya menambahkan.

Baca juga: Pengamat: Pilkada saat pandemi harus akomodir hak politik rakyat

Baca juga: Bawaslu NTT: Perlu tambah anggaran pengadaan APD bagi pengawas pilkada

Baca juga: Pengamat: Pilkada jangan terkesan dipaksakan

Baca juga: Pengamat: Usulan anggaran pilkada jangan sampai bebankan negara