Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan posisi Menteri Pertahanan dan Meneg BUMN pada kabinet mendatang tidak akan diisi dari kalangan partai politk (parpol) untuk mencegah kecurigaan dari masyarakat.

"Contohnya untuk Dephan saya pilih calon yang netral tidak dari
parpol, begitu juga untuk Meneg BUMN saya pilih bukan dari parpol, juga untuk Jaksa Agung dan kepala BIN serta sejumlah departemen dan kementerian lainnya," kata Presiden saat berdialog dengan wartawan di Istana Negara Jakarta, Kamis malam.

Menurut Presiden, penunjukkan menteri bukan dari parpol di beberapa departemen dan kementerian juga ditujukan agar tidak ada konflik kepentingan dari para menteri itu.

"Berapa jumlahnya (antara yang dari Parpol dan bukan) kita lihat nanti, yang penting bisa bekerja dengan baik karena mereka di sana untuk bekerja bukan untuk berpolitik," kata Presiden.

Secara keseluruhan, Presiden berharap kabinet mendatang dalam
pemerintahannya bisa bekerja lebih baik dibanding pemerintahan lima tahun sekarang dengan bekerja lebih efektif baik di tingkat pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

"Saya punya pengalaman dan penilaian dalam memimpin pemerintahan, dan saya ingin setiap kinerja yang akan saya pimpin bisa mencapai sasaran," katanya.

Sampai saat ini, lanjut Presiden, dirinya dibantu Wapres terpilih Boediono sedang menyiapkan beberapa dokumen seperti program kabinet 100 hari, kontrak kepribadian anggota kabinet, kontrak kerja masing-masing departemen kementerian dan kerangka aturan kerja sama multi partai.

"Jadi empat dokumen strategis untuk pemerintah yang akan datang 85 persen selesai, masih ada waktu sampai dengan 20 Oktober untuk
menyelesaikannya," katanya.

Dikatakannya, hubungan antara pihak legislatif dan eksekutif juga harus ada aturannya apalagi dengan adanya konsep koalisi parpol.

"Koalisi dari partai-partai haurs ada aturan main. Hubungan eksekutif legislatif harus tetap kritis tetapi ada aturan main," katanya.(*)