Jakarta (ANTARA News) - Sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu mendapatkan pengamanan terbaik namun hal itu justru membuatnya kadangkala merasa stress karena tidak bisa dekat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Yang paling stress adalah saya, bukan karena takut ancaman teroris namun perasaan tidak enak dan bersalah," kata Presiden saat acara ramah tamah dan buka puasa bersama dengan para wartawan Istana Kepresidenan di Istana Negara Jakarta, Kamis malam.

Yudhoyono yang malam itu mengenakan kemeja koko berwarna putih dengan garis vertikal hitan di masing-masing sisinya menyatakan selama lima tahun menjabat sebagai Presiden, ia dan Ibu Negara saat perjalanan ke daerah maupun di Jakarta sangat jarang menutup jendela kendaraan dinas karena ingin tetap bisa bertatap muka dan menyampaikan salam pada masyarakat yang ditemuinya.

Namun perkembangan situasi adanya ancaman pemboman atas iring-iringan mobil kepresidenan dengan ditemukannya bahan peledak yang tengah dirakit diperumahan kawasan Jati Asih beberapa waktu lalu membuat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk beberapa waktu melarang keduanya membuka kaca kendaraan.

"Saat tertentu saya dilarang oleh Paspampres. Saya betul-betul sakit rasanya, namun memang saya harus betul-betul patuh pada Paspamres karena dalam undang-undangnya mereka harus mengamankan presiden," paparnya diikuti senyum.

Presiden bahkan mengakui ia kerap berdebat dan bernegosiasi dengan Paspamres untuk masalah pengamanan itu. Ia menceritakan saat renungan suci 17 Agustus 2009 dini hari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, ia sangat ingin bisa membuka kaca kendaraan sehingga bisa menyapa masyarakat, namun atas larangan Paspamres ia terpaksa tidak membukanya.

"Saya minta maaf kepada masyarakat, nggak enak kalau seperti itu," ungkapnya.

Meski demikian, menyusul tewasnya gembong teroris Noordin M Top oleh pihak kepolisian dalam sebuah penyergapan di Solo (Kamis 17/9) dini hari, Presiden belum tahu apakah otoritas pengamanan presiden akan mengendurkan pengamanan terhadap kepala negara.

"Biar Paspamres yang menilai hal itu," kata Presiden.(*)