Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kebijakan Normal Baru yang diambil pemerintah perlu diatur sangat rinci di setiap sektor dan skenario, agar bisa bersamaan menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi Indonesia.

"Ini penting karena Normal Baru yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan," kata Puan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional.

Baca juga: Presiden akan evaluasi rutin pelaksanaan normal baru
Baca juga: TMII siap buka kembali 20 Juni 2020
Baca juga: Presiden ingatkan kepala daerah bahwa ancaman COVID-19 belum berakhir

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, sudah ada laporan terkait beberapa pedagang di pasar tradisional yang terinfeksi COVID-19.

"Karena itu apabila tidak ada penanganan yang tepat maka pasar tradisional bisa menjadi sumber penularan," ujarnya.

Padahal menurut dia, seringkali denyut nadi ekonomi daerah itu bisa terasa di pasar-pasar yang juga menjadi salah satu tempat utama terjadinya interaksi sosial masyarakat sebuah daerah.

Karena itu dia menilai perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol Normal Baru di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena tempat tersebut adalah penggerak sektor riil ekonomi rakyat.

"Saya tekankan juga bahwa sosialisasi protokol Normal Baru agar dilakukan sejelas mungkin supaya dapat dipahami semua kalangan," katanya.

Selain protokol Normal Baru yang sangat rinci, menurut dia diperlukan juga mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat.

Dia mencontohkan pada tanggal 9 Juni 2020, laporan data Gugus Tugas COVID-19 yang menyatakan ada penambahan 1.034 kasus positif.

"Angka-angka seperti ini harus dimonitor ketat dan menjadi dasar pengambilan keputusan," ujarnya.

Selain itu, dia mengapresiasi bahwa target awal pengujian 10.000 spesimen dari tes COVID-19 sudah tercapai dan Presiden sudah menyampaikan ingin menaikkan target menjadi 20.000 per-hari.

Puan menilai semua pihak pasti ingin agar kebijakan Normal Baru bisa menggerakkan ekonomi masyarakat namun tanpa mengabaikan risiko kesehatan.

"Masyarakat juga menanti terobosan instansi terkait dalam hal pelacakan penyebaran COVID-19 yang sudah didorong untuk memanfaatkan sistem teknologi telekomunikasi," katanya.

Menurut dia, protokol Normal Baru yang rinci, disertai dengan pengujian spesimen tes yang terus diperbanyak, serta pelacakan penyebaran yang luas dan cepat, perlu dilaksanakan bersamaan agar kesehatan rakyat terjaga sekaligus roda ekonomi kembali berputar.

Baca juga: Kementerian: Normal baru menuntut BUMN kreatif dan inovatif
Baca juga: Orang tua kuasai pendidikan keterampilan hidup, dampingi anak belajar